Amarah Wali Kota Bitung Saat Sidak di Dukcapil: Sudah Berapa Kali Dibilang Jangan Pungli, Berdosa

KOMPAS.com - Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara, Maurits Mantiri, mengamuk dalam sidak di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Bitung, Selasa (18/1/2022) pagi.

Penyebabnya karena adanya dugaan pungli yang terjadi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut.

Video Maurits mengamuk pun menjadi viral. Di ruangan Dukcapil, wali kota memberikan teguran secara lisan kepada para pegawai.

"Ngoni so berapa kali bilang-bilang jangan pungli-pungli, berdosa (Kalian sudah berapa kali dibilang jangan pungli, berdosa). Ngoni masih pungli (Kalian masih pungli)," kata Maurits.

Dalam video itu, Maurits menujuk ke arah pegawai dan menyampaikan beberapa pertanyaan.

"Mo kerja betul ngoni? Ato jadi makelar? (Mau kerja betul kalian? Atau jadi makelar)," ucap dia.

Maurits mencari tahu siapa oknum yang melakukan pungli.

"Siapa orang yang bekeng? Mana dia? Mana dia tu da pungli itu? (Siapa orang yang melakukan pungli? Yang mana? Yang mana yang lakukan pungli)," tanya Maurits.

Politikus PDI-P itu kemudian memanggil warga yang disebut jadi korban pungli. Korban pun datang mendekat.

Seorang ibu yang memakai baju terusan warna merah muda dengan motif kotak-kotak hitam langsung menjawab singkat seseorang berinisial S.

Maurits pun menanyakan kepada para pegawai di situ siapa yang berinisial S.

Kemudian disampaikan bahwa nama tersebut adalah calo (orang luar) di SKPD tersebut.

Saat dikonfirmasi Kompas.com via telepon, Maurits membenarkan kejadian itu.

"Iya, saya melakukan sidak di Dukcapil karena ada laporan masuk ke kami terkait pungli warga diminta uang Rp 1.000.000. Saya sebenarnya tidak mau marah-marah, tapi karena situasi dan kondisi saat itu. Sidak itu tadi pagi," sebut dia, Selasa.

Pungli yang terjadi di SKPD pelayanan publik ini, kata dia, karena adanya permainan calo.

Dia berjanji untuk memberantas para calo di pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Saya sudah suruh tim saber pungli menyusun dan membuat sistem yang lebih mengena kepada masyarakat, khususnya warga yang kurang pengetahuan," ujar dia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung juga akan membuat kebijakan dengan membuka outlet pelayanan di setiap kantor kelurahan untuk menjembatani warga.

Pihaknya juga akan mengaloaksikan anggaran untuk pegawai yang bertugas di lapangan melayani masyarakat.

Pemkot Bitung saat ini terus memantapkan kebijakan digitalisasi.

"Memang kebijakan (digitalisasi) ini tidak menyasar semua warga, hanya yang paham teknologi. Nah, untuk membantu masyarakat yang masih awam teknologi ya salah satunya dibuka outlet pelayanan di kelurahan," tutur dia.

Wakil Wali Kota Hengky Honandar dan Sekretaris Daerah Bitung juga sudah mengingatkan kepada setiap kepala SKPD terkait temuan pungli ini.

"Jangan lagi berbuat begini (pungli), kalau ada lagi berbuat begini pasti akan diberikan sanksi," ujar dia.

Maurits melakukan sidak tidak hanya di Dukcapil, ia juga menyasar SKPD pelayanan publik lain di lingkup Pemkot Bitung.

(KOMPAS.COM/SKIVO MARCELINO MANDEY)