Kapolrestabes Medan Diduga Terima Suap, Tim Gabungan Periksa Semua Nama yang Disebut Bripka Ricardo

MEDAN, KOMPAS.com - Tim gabungan dari Propam dan Reskrim yang dibentuk Polda Sumut untuk mendalami pernyataan terdakwa kasus narkoba, Bripka Ricardo saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan beberapa waktu lalu saat ini sedang bekerja.

Tim tersebut akan akan memeriksa siapa saja nama-nama yang disebutkan dalam persidangan tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakannya ketika dikonfirmasi melalui telepon pada Senin (17/1/2022) sore.

Dikatakannya, pembentukan tim gabungan tersebut sudah disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak beberapa waktu lalu untuk menindaklanjuti isu tersebut. 

"Iya, tim gabungan dari Propam dan Reskrim saat ini sedang bekerja. Yang pasti Propam akan mendalami keterangan yang ada di dalam persidangan, siapa saja yang disebutkan akan didalami penyidik propam," katanya.

Dipecat tidak hormat

Dia menambahkan, Bripka Ricardo merupakan salah satu personel Polri yang mendapat saksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) beberapa waktu lalu.

Namun saat sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP), Bripka Ricardo mengajukan banding.

"Iya, sudah PTDH. Tapi sidang KKEP-nya, banding dengan PTDH itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, nama Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko muncul saat sidang yang digelar Pengadilan Negeri Medan dengan terdakpwa Bripka Ricardo.

Bermula dari dugaan adanya pejabat di Polrestabes Medan menerima uang suap Rp 300 juta dari istri bandar narkoba yang diduga diduga dibagi-bagikan ke Kasat Narkoba Polrestabes Medan sebesar Rp 150 juta hingga Kanit Narkoba Polrestabes Medan Rp 40 juta.

Riko disebut menggunakan uang suap sebesar Rp 75 juta untuk membeli hadiah sepeda motor untuk diberikan kepada seorang Babinsa TNI.

Saat dikonfirmasi usai konferensi pers di Mapolda Sumut terkait pengungkapan kasus kejahatan 3C pada Rabu (12/1/2022) sore, Riko membantah hal tersebut. 

"Nggak ada itu. Kasus itu kan akhir Juni. Kita pembelian motor kan awal Juni. Tanggalnya aja udah lain. (tidak benar dari dugaan suap?) Nggak ada. Nggak mungkin kita pakai itu," katanya.