Bertemu Risma, Warga di Perbatasan RI-Malaysia Keluhkan Bantuan yang Tak Kunjung Cair

"Data sementara yang kami bukukan ada sekitar 300 orang yang mendapat BPNT dengan saldo nol rupiah di rekening mereka," ujar Kepala Seksi Sosial Ekonomi Pendapatan pada Kantor Kecamatan Sembakung, Samsun S. Abajia, Selasa (11/1/2022).

Jumlah tersebut baru berasal dari aduan warga tiga desa dari sekitar 10 desa yang ada di Kecamatan Sembakung.

Dari 300 aduan yang masuk, kasusnya bervariasi, ada yang sudah tidak menerima BPNT sejak Januari hingga Desember 2021, ada yang sejak Maret hingga Desember 2021, bahkan ada yang sejak Maret 2019 hingga Desember 2021 tidak lagi menerima BPNT.

"Kasus seperti ini saya yakin banyak. Karena dari 300 orang yang kita catat, semua baru dari tiga desa di sekitar ibu kota kecamatan yang bisa dijangkau dengan jalur darat. Belum dari pelosok yang transportasinya menggunakan perahu," kata Samsun lagi.

Ada banyak faktor yang membuat saldo rekening menjadi nol rupiah.

Beberapa alasan yang dicatat oleh petugas Kecamatan Sembakung, ada kesalahan nama atau kelebihan huruf pada nama, atau nomor NIK yang kurang atau lebih, dalam penulisan saat registrasi.

Namun demikian, Kantor Kecamatan Sembakung mengklaim selalu melakukan perbaikan dan validasi data, lalu kembali mengirimkan revisi tersebut ke pusat.

"Selalu ada perbaikan dan kita kirimkan kembali data yang sudah valid ke kementrian. Kita tidak tahu mengapa saldo mereka masih nol rupiah," kata Samsun lagi.

Kecamatan Sembakung mencatat ada sekitar 1.082 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Mereka berhak menerima BPNT dengan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 1,2 juta per triwulan.

"Kami menduga, kasus saldo nol rupiah terjadi pada sekitar 30 sampai 40 persen dari 1.082 KPM. Kita masih terus melakukan pendataan, selain itu kami menemukan kasus yang sama untuk PKH, hanya jumlahnya jauh lebih sedikit," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nunukan, Faridah Aryani membenarkan kasus tersebut.

Hanya saja, Dinas Sosial Nunukan sampai hari ini belum mendapat angka pasti berapa banyak kasus tersebut.

"Kita juga masih menunggu laporan itu dari Kecamatan Sembakung. Kita juga menyayangkan ini terjadi, tapi kita tidak bisa bereaksi berlebihan. Apalagi hanya ada satu tenaga pendamping dalam satu kecamatan. Lingkup kerjanya luas melihat geografis Nunukan, dan tentunya tidak mudah," jawabnya.

Disampaikan langsung ke Mensos Tri Rismaharini

Keluhan ini sudah disampaikan ke Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam agenda kunjungan ke Sembakung pada Minggu (9/1/2022), bertepatan dengan banjir rutin tahunan yang melanda wilayah ini.

Keluhan saldo rekening BPNT yang ternyata kosong, diakui Risma sebagai salah satu permasalahan yang mendasari kunjungan Risma ke wilayah pelosok perbatasan negeri ini.

"Memang ada masalah soal penyaluran (Bansos), itu juga yang mendasari saya untuk datang ke sini," katanya.

Di kecamatan Sembakung memang tidak ada Bank. Selama ini petugas Bank Mandiri dari Kabupaten Malinau yang datang untuk penyaluran Bansos ke wilayah tersebut.

Risma juga meminta Pemerintah Kecamatan mendata berapa banyak warga yang saldo BPNT-nya kosong.

Ia berharap sampai Jumat minggu ini, pendataan tersebut telah rampung, sehingga proses penyaluran bantuan bisa lebih cepat terselesaikan.

"Tadi dalam perjalanan saya melihat ada Kantor Pos. Untuk mempercepat Bansos, tahun depan, penyaluran Bansos ke wilayah ini akan saya usulkan lewat Kantor Pos saja," katanya.

Risma bahkan menempatkan staf Kemensos di Sembakung, untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.