Soal Banyaknya Proyek Bermasalah di Sumbar, Gubernur Diminta Umumkan ke Publik

PADANG, KOMPAS.com-Soal masih banyak proyek yang mangkrak dan bermasalah di Sumatera Barat, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta Gubernur Mahyeldi untuk mengumumkan kepada publik.

Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga diminta untuk mengumumkan nama perusahaan dan rekanan yang bermasalah tersebut.

"Sejumlah proyek masih mangkrak terutama Main Stadion, Gedung Kebudayaan, pagar Gedung DPRD Sumbar. Fraksi Gerindra meminta umumkan kepada publik penyebab dan kendalanya," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat kepada sejumlah wartawan saat Konferensi Pers tentang Laporan dan Evaluasi serta Rekomendasi atas Kinerja Gubernur di ruangan Fraksi Gerindra, Senin (3/1/2022).

Hidayat mengatakan, pihaknya sangat mendukung independensi gubernur dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam menentukan kebijakan, lepas dari intervensi siapapun.

"Untuk itu, kita minta agar kasus-kasus yang berpotensi terjadinya pelanggaran peraturan seperti surat sumbangan yang bikin heboh tidak terjadi lagi," kata Hidayat didampingi Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Evi Yandri Raji Budiman, anggota Fraksi Gerindra Jasma Juni, Ismunandi Sofyan, Khairuddin Simanjuntak, Mario Syah Johan dan Syafruddin.

Menurut Hidayat, Gubernur Mahyeldi harus benar-benar memastikan orang dekat dan lingkarannya tidak melakukan intervensi dalam pemerintahan karena bisa memperburuk posisi gubernur dan membuat jelek nama Sumbar di nasional.

Meskipun demikian, kata Hidayat, ada sejumlah kinerja gubernur yang pantas diberi apresiasi.

"Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil mencapai pendapatan daerah 100,23 persen dan belanja daerah mencapai 91,74 persen," kata Hidayat.

Fraksi Gerindra juga mengapresiasi adanya percepatan usaha gubernur dalam melakukan pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru dan memastikan proyek tersebut masih jalan.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPRD Sumbar mengeluhkan pekerjaan proyek dikuasai orang-orang ring 1 gubernur Sumbar.

Keluhan itu disampai saat Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (27/12/2021) di Gedung DPRD Sumbar, Padang kepada Gubernur Mahyeldi.

"Pak Gubernur saya menyampaikan aspirasi dan ini sejak saya 3 periode menjadi anggota dewan, baru kali ini terjadi. Proyek-proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikuasai oleh orang-orang ring 1," kata anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Nofrizon, Senin.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pihaknya siap menerima laporan dari berbagai pihak kalau ada persoalan yang tidak beres di lingkungan OPD.

"Silahkan laporkan. Nanti kan bisa kita evaluasi," kata Mahyeldi.

Mengenai orang-orang ring 1 yang berada di lingkungan OPD, Mahyeldi mengaku tidak mengetahuinya.

"Siapa itu, saya tidak tahu. Silakan tanya ke yang bersangkutan," jelas Mahyeldi.