3 Kelurahan di Kota Bima Terendam Banjir yang Datang dari Pegunungan

BIMA, KOMPAS.com - Tiga kelurahan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), terendam banjir, Selasa (21/12/2021).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Zainab mengatakan, banjir di tiga kelurahan itu menggenangi jalan umum hingga permukiman warga dengan ketinggian 30 hingga 60 sentimeter.

Banjir itu akibat aliran air yang datang dari kawasan pegunungan di selatan Kota Bima. Kawasan pegunungan itu dilanda hujan deras pada Selasa pagi.

"Banjir ini datang dari gunung menerjang permukiman warga. Ada beberapa rumah yang terendam termasuk jalan," kata Zainab saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Zainab mengatakan, tiga kelurahan yang terendam banjir itu adalah Kelurahan Sambinae, Kelurahan Niu dan Kelurahan Panggi. Pihaknya masih mendata jumlah rumah yang terendam akibat banjir tersebut.

"Dari data yang dihimpun tim di lapangan, ada tiga kelurahan yang tergenang. Sementara total rumah warga yang terdampak masih dilakukan pendataan," jelasnya.

Sementara itu, arus lalu lintas di tiga kelurahan itu terhambat karena jalan umum juga ikut terendam. Jalan umum yang terendam paling parah ada di Kelurahan Niu yang ada di perbatasan kota. Air yang menggenangi jalan itu setinggi 60 sentimeter.

Kondisi itu membuat kendaraan sulit melintas, terutama sepeda motor.

Sering terjadi

Bukan kali ini saja banjir merendam tiga kelurahan itu. Hampir setiap turun hujan dengan intensitas tinggi, ruas jalan di perbatasan kota terendam banjir. Terkadang, banjir juga menggenangi rumah warga.

Karena itu, BPBD merekomendasikan supaya ada perbaikan sistem drainase dan pelebaran sungai.

Tak hanya itu, BPBD juga merekomendasikan supaya ada perbaikan ekosistem hutan. Hal ini supaya daerah tangkapan air yang ada di hutan tetap terjaga.

“Solusinya hanya perbaiki ekosistem hutan, perlebar sungai dan drainase atau buat jalur airnya. Program ini harus dilakukan agar banjir yang datang dari gunung tidak meluap ke rumah warga, termasuk jalan raya," jelasnya.

Pihaknya telah menyampaikan rekomendasi pencegahan banjir itu ke organisasi perangkat daerah terkait.

"Tentu dalam hal ini yang lebih paham dinas teknis. Bahkan kami sudah menambahkan hal itu ke OPD setempat untuk segera memprogramkannya. Kita harus memastikan infrastruktur pendukung pencegahan banjir itu bekerja dengan baik," jelas Zainab.