4.654 KK Terdampak Banjir dan Longsor, Nias Utara Berstatus Tanggap Darurat Bencana

NIAS UTARA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sampai saat ini ribuan kepala keluarga (KK) terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan, bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu pekan lalu.

Selain itu, naiknya debit air di beberapa sungai besar seperti Sungai Sowu dan Sungai Muzoi, menyebabkan banjir dan longsor pada Jumat (17/12/2021) pukul 02.00 WIB.

Dalam rangka percepatan penanganan bencana yang terjadi di daerah itu, kata Abdul, Bupati Kabupaten Nias Utara Amizaro Waruwu telah menetapkan status tanggap darurat bencana, yang berlaku sampai 30 Desember 2021.

"Keputusan ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi penanganan terhadap warga terdampak," kata Abdul melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/12/2021).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi BNPB dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Utara hingga hari ini, jumlah warga yang terdampak banjir dan longsor sebanyak 4.654 KK.

Terdapat sepuluh kecamatan yang sebagian desanya tergenang banjir, di antaranya Kecamatan Sitolu Ori, Lahewa Timur, Lotu, Alasa Talumuzoi, Lahewa, Tugala Oyo, Alasa, Afulu, Sawo dan Namohalu Esiwa.

Di sisi lain, BPBD Kabupaten Nias Utara mencatat terdapat dua unit fasilitas pendidikan yang mengalami rusak berat dan rusak ringan.

"Untuk sektor lain, dikabarkan jaringan PLN mati dan sinyal komunikasi terganggu," ungkapnya.

Tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI-Polri, BPBD Nias Utara, dan perangkat pemerintah setempat berkoordinasi untuk menuju lokasi dengan membawa perlatan untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.

Dia menyebutkan, kejadian banjir ini merupakan fenomena berulang, oleh sebab itu BNPB mengimbau kepada pemerintah setempat untuk dapat menyiapkan program jangka menengah dan jangka panjang, seperti revitalisasi kawasan sempadan sungai dan restorasi kawasan hulu.

"Selain itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana dengan memantau informasi prakiraaan cuaca melalui BMKG serta memeriksa potensi bencana di sekitar wilayah," pungkasnya.