Kantor KPU Pamekasan Ambruk, Komisioner "Ngantor" di Bekas Gudang Logistik Pemilu

Saat ini lima orang komisioner bersama pegawai lainnya menempati bekas gudang penyimpanan logistik Pemilu yang sudah dikosongkan karena banyak yang sudah dilelang.

Ketua KPU Kabupaten Pamekasan Halili menyatakan, pihaknya telah menempati gudang bekas logistik Pemilu hasil hibah Pemkab Pamekasan usai mengetahui kantor KPU sudah tak aman bagi penghuninya.

Seluruh peralatan yang ada di kantor KPU pun dipindahkan ke gudang tersebut.

"Beberapa saat setelah kantor KPU kami kosongkan tiba-tiba ambruk. Untung tidak ambruk saat ditempati," ujar Halili, Selasa (14/12/2021).

Meski demikian, Halili menuturkan, gudang penyimpanan bekas logistik Pemilu yang dipakai saat ini juga sangat tidak layak.

Bahkan menurutnya, kantor KPU Pamekasan saat ini merupakan yang paling jelek di Indonesia.

Dirinya mengaku sering disindir oleh anggota KPU dari daerah lain ketika rapat daring dengan sebutan penghuni gudang bekas.

"Setahu saya di Indonesia, tidak ada kantor KPU yang menempati gudang. Ruangan komisioner saja hanya cukup 1 meja dan 1 kursi. Ruang pertemuan ukuran 2x3 meter," imbuh Halili.

Kondisi ini sudah disampaikan ke DPRD Pamekasan dan Bupati Pamekasan.

Namun belum ada inisiatif untuk membangun kantor baru yang bisa ditempati oleh KPU Pamekasan.

Halili menuturkan, KPU Pamekasan sebenarnya pernah diajukan untuk menerima dana hibah pembangunan kantor baru pada dua tahun lalu.

Namun karena KPU organisasi struktural pemerintah pusat, maka secara aturan tidak boleh sehingga anggaran tersebut dikembalikan.

"Aturannya kami tidak boleh dapat dana hibah dari APBD untuk pembangunan kantor. Maka tidak jadi untuk membangun kantor sendiri. Seharusnya, Pemkab membangun kantor baru kemudian kantor tersebut dihibahkan ke KPU," ungkap Halili.

Hibah tanah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pamekasan Taufikurrahman menjelaskan, KPU Pamekasan sudah diberikan hibah tanah dan kantor yang saat ini ditempati. 

Sebelumnya, KPU pernah mengajukan permohonan hibah rehab kantor dan disetujui dengan anggaran Rp 4 miliar pada tahun 2019-2020.

"KPU mintanya hibah kantor. Sampai saat ini tak kunjung dibangun karena terkendala aturan," kata Taufik saat dikonfirmasi ke telepon selulernya.

Selain terkendala aturan pemberian dana hibah, kondisi pandemi membuat postur APBD harus ditata ulang sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menganggarkan pembangunan kantor untuk KPU.

"Di APBD 2022 juga tidak ada anggaran pembangunan kantor untuk KPU," ungkap Taufik.