Ratusan Warga Merantai Pagar Rumah Dinas Bupati Pamekasan dan Kantor Dewan, Ini Penyebabnya

Mereka menuntut Bupati Pamekasan Baddrut Tamam segera mengeluarkan keputusan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 74 desa.

Sebab sudah dua kali penyelenggaraan Pilkades ditunda.

Aksi diwarnai dengan memasang rantai di pagar rumah dinas Bupati Pamekasan.

Protes penundaan Pilkades

Massa berjalan kaki mulai dari alun-alun Arek Lancor menuju kantor bupati dan DPRD Pamekasan.

Aksi jalan kaki massa menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan kendaraan di sepanjang jalan menuju kantor bupati.

Tiba di depan kantor bupati, koordinator aksi Abdul Basit langsung berorasi.

"Kami sudah muak dengan kebijakan penundaan Pilkades serentak dengan alasan pandemi dan pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat," teriak Abdul Basit.

Basit menilai, Pemkab secara bebas membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Misalnya MTQ Jawa Timur yang dihadiri masyarakat dari 38 daerah di Jawa Timur.

Namun, ketika kepentingan rakyat seperti Pilkades, bupati menggunakan alasan PPKM.

"Kami menolak kebijakan pengisian jabatan antar waktu Kades di Pamekasan. Sebab akan menimbulkan persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat," ungkap Basit.

Merantai pagar rumah dinas dan kantor DPRD

Orasi mereka tidak mendapat respons dari pejabat dan bupati Pamekasan.

Massa akhirnya bergeser ke kantor DPRD Pamekasan. Di sana, massa juga tak ditemui oleh anggota dewan.

Setelah berjam-jam tak ditemui bupati dan dewan, massa yang kesal kemudian merantai pintu pagar kantor DPRD Pamekasan dari luar.

Begitu pula pintu pagar rumah dinas bupati Pamekasan, ikut dirantai dan digembok dari luar.

Sejumlah staf dan karyawan yang hendak keluar tertahan karena pintu sudah terkunci.

Menurut Basit, bupati dan DPRD Pamekasan sudah tidak peduli dengan aspirasi rakyat Pamekasan.

Seharusnya mereka membuka pintu komunikasi dengan rakyat, bukan bersembunyi.

"Kami kecewa dengan Bupati dan dewan. Padahal aksi kami sudah diinformasikan seminggu sebelumnya," tandasnya.

Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin saat dikonfirmasi mengatakan, anggota DPRD Pamekasan sedang ada kegiatan di luar kantor.

Sehingga mereka tidak bisa menemui massa.

Sementara Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, tidak merespons.