Cerita Peserta Lomba Orasi Unjuk Rasa Polda Lampung, Seolah Masuk Kandang "Macan" tapi Tidak Takut

Pertanyaan ini memberikan beberapa jawaban ketika direspons oleh para peserta Lomba Orasi Unjuk Rasa Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar Polda Lampung.

Sekitar sembilan tim dari mahasiswa, LSM dan kelompok perempuan ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut.

Masing-masing tim berunjuk rasa soal HAM sesuai dengan bidangnya.

Salah satu peserta, Agustam Hadi (40) yang juga koordinator LSM Lembaga Pemerhati Ekonomi Rakyat (Lesper) mengatakan, lomba orasi ini adalah gambaran utuh bagaimana LSM mereka menyampaikan aspirasi.

“LSM Lesper menyampaikan aspirasi, berunjuk rasa ya seperti ini. Kami sesuai dengan protap dan aturan yang berlaku,” kata Agustam di Mapolda Lampung, Kamis (2/12/2021).

Dengan begitu, kata Agustam, lembaganya tidak pernah memusingkan akan terjadi chaos (rusuh) dalam setiap aksi mereka.

“Setiap aksi, kami selalu mengenakan atribut. Dan ada juga ciri dari massa aksi yang kami koordinasikan dengan kepolisian. Jadi jika ada penyusup, sudah ketahuan itu bukan massa kami,” kata Agustam.

“Jadi, kami tidak pernah takut, seperti sekarang, masuk ‘kandang macan’ juga kami berani,” kata Agustam.

Otokritik kepolisian

Salah satu juri lomba dari elemen masyarakat, Candra Muliawan mengatakan, lomba ini menjadi otokritik bagi kembaga kepolisian sendiri.

“Ini adalah otokritik untuk kepolisan agar lebih bersikap humanis, karena ada beberapa kejadian yang lalu di beberapa daerah dalam penanganan unjuk rasa,” kata mantan Ketua LBH Bandar Lampung itu.

Candra menambahkan, diharapkan lomba orasi unjuk rasa Ini tidak hanya sebatas “perlombaan” saja.

“Tapi, semoga, ini adalah bentuk kritik internal di tubuh kepolisian sendiri dalam hal penanganan unjuk rasa,” kata Candra.

Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad (Pandra) mengatakan, lomba ini adalah bentuk pembelajaran bagi kepolisian dan masyarakat.

“Masyarakat belajar dan anggota kepolisian juga belajar bagaimana menangani setiap unjuk rasa, yang memang sudah ada prosedurnya,” kata Pandra.

Sehingga, masyarakat bisa tetap menyampaikan aspirasi mereka dan kepolisian bertugas sesuai SOP dengan tetap mengedepankan HAM.