Rekomendasi Kenaikan UMK Karawang Ditolak, Ini Kata Pengusaha

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang UMK di Daerah Provinsi Jabar 2022, UMK Karawang yang disetujui sebesar Rp 4.798.312.

"Pertimbangannya karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Permenaker dan banyak faktor dan penilaian lainnya," ujar Fadel kepada Kompas.com di sela acara Mukota VIII Kadin Kota Bandung, Rabu (1/12/2021).

Dari sisi pengusaha, menurut Fadel, keputusan ini diambil karena kondisi sulit yang dialami pengusaha selama pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Fadel mengatakan, sebenarnya perusahaan besar di Karawang bisa saja meningkatkan gaji berapa pun sesuai dengan tuntutan buruh.

Namun, hal ini akan berimbas pada penyerapan sumber daya manusia (SDM).

Sebab, bisa jadi pengusaha yang asalnya berinvestasi dalam bentuk padat karya, menjadi padat modal.

Kondisi ini akan berdampak buruk pada penyerapan tenaga kerja.

"Kata pengusaha (bisa saja), oke kita ikuti maunya buruh, tapi besok saya investasi padat modal dengan sistem robotik," kata dia.

Sistem padat modal ini sudah dilakukan sejumlah pengusaha.

Menurut Fadel, ada perusahaan di Karawang yang hanya memiliki 100 pekerja.

Padahal luas lahannya lebih dari 2 hektar.

Ia mencontohkan, salah satu pabrik otomotif yang memiliki 4.400 tenaga kerja dalam satu lini produksi.

Saat membangun pabrik yang baru, dengan kapasitas sama, namun jumlah SDM yang digunakan hanya 50 persen.

Saat ini, jumlah industri besar di Karawang mencapai 2.000 perusahaan.

Jumlah itu hanya 2 persen dari jumlah usaha di Karawang.

"Paling banyak UMKM yang mencapai 70 persen. Ini salah satu yang harus menjadi prioritas," kata Fadel.

Sementara itu, Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara mengatakan, saat ini kondisi usaha mulai bergeliat.

Namun, menurut Cucu, tidak mudah untuk membangkitkan kembali usaha yang terdampak pandemi selama 2 tahun.

Untuk itu, menurut Cucu, pemulihan harus dilakukan bersama-sama dengan berkolaborasi, bersinergi, dan bersatu.