4 Pamong Desa dan 8 Pegawai BUMN di Kabupaten Blitar Diduga Ikut Terima Bansos

Plt Kepala Dinas Sosial Tuti Komaryati mengatakan 12 orang tersebut merupakan bagian dari 200 daftar nama penerima bantuan sosial yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diverifikasi terkait kelayakannya sebagai penerima bansos.

"Mereka ini adalah penerima bansos PKH (program keluarga harapan) yang bukan ASN (aparatur sipil negara)," ujar Tuti kepada Kompas.com, Selasa (30/11/2021).

Terima data dari BPK

Menurut Tuti, pihaknya telah menerima data dari BPK mengenai 200 nama penerima bansos yang diduga merupakan ASN atau pensiunan ASN.

Setelah dilakukan verifikasi, ujarnya, ditemukan 16 ASN dan 2 anggota TNI, sedangkan sisanya sebanyak 182 bukan ASN. 

Di antara 182 nama tersebut, ujarnya, terdapat 4 pamong desa dan 8 pegawai BUMN.

Empat perangkat desa itu terdiri dari satu kepala urusan dan tiga kepala dusun.

Sementara delapan pegawai BUMN, tambah Tuti, terdiri dari 4 karyawan, 2 pelaksana dan 2 mandor.

Belum ambil langkah

Tuti mengatakan, pihaknya belum dapat memutuskan apakah akan mengeluarkan 12 nama tersebut dari daftar penerima bansos dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), meskipun mungkin mereka memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.

Tuti juga menyoroti hasil verifikasi yang menunjukkan adanya delapan guru yang sudah lolos sertifikasi turut menerima bansos PKH.

"Sampai sekarang kan belum ada petunjuk yang jelas terhadap hasil verifikasi data BPK ini," kata Tuti.

Pengecekan lapangan dan verifikasi ulang

Tuti mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pengecekan di lapangan terkait kondisi riil dari nama-nama yang ada dalam daftar penerima bansos itu.

Tuti juga mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi ulang terhadap daftar penerima sejumlah bentuk paket bansos lainnya seperti bantuan tunai (BST).

Diberitakan sebelumnya, hasil verifikasi terhadap 200 nama penerima bansos yang diberikan BPK menunjukkan adanya 16 ASN dan 2 anggota TNI turut menerima bansos pangan (BPNT) dan bansos PKH.

Di antara mereka, berdasarkan catatan Dinas Sosial, terdapat 4 ASN yang belum pernah mengambil bantuan meskipun tercatat sebagai penerima.

Isu ini mencuat setelah Menteri Sosial Tri Rismaharini baru-baru ini menyebutkan adanya puluhan ribu ASN dan pensiunan ASN di seluruh Indonesia yang diduga turut menerima bansos.