NEWS
Salin Artikel

Gubernur Viktor Laiskodat Tetapkan UMP NTT Rp 1.975.000

Penetapan UMP itu melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 392/KEP/HK/2021 tanggal 19 November 2021.

Penetapan tersebut didasarkan pada usulan Dewan Pengupahan Provinsi NTT.

"Upah minimun provinsi tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.975.000. Penetapan ini menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota se-NTT untuk tetapkan upah minimum kabupaten/kota dan menyosialisasikan kepada pihak terkait serta memonitoring pelaksanaannya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Benediktus Polo Maing kepada sejumlah wartawan, Rabu (24/11/2021).

Benediktus menuturkan, penetapan UMP tersebut dilakukan setelah mendengar usulan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang dibentuk melalui SK Gubernur pada bulan Juli 2021.

Dewan pengupahan ini, lanjut dia, terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha atau pemberi kerja dalam hal ini Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia).

Kemudian, dari unsur pekerja atau penerima kerja yang diwakili Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

"Ada juga dari unsur buruh, ada Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Tugas tim ini adalah menghitung UMP dan mengusulkan kepada Gubernur. Atas dasar usulan tersebut, Gubernur tetapkan UMP," kata Benediktus.

Benediktus mengatakan, ada kenaikan dalam UMP Tahun 2022 yakni sebesar Rp 25.000 dibandingkan tahun 2021.

Perhitungan kenaikan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dia mengatakan, beberapa indikator yang dipakai dalam perhitungan UMP adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, perhitungan batas atas dan batas bawah upah serta upah Minimum tahun berjalan.


Batas atas adalah Rp 2,5 juta dan batas bawah 50 persen dari batas atas atau Rp 1.250.000.

"Ada rumus untuk hitung semua ini. Untuk pertumbuhan ekomominya dihitung dari kuartal IV tahun 2020 serta kuartal I, II dan III tahun 2021. Sedangkan inflasi dihitung dari September 2020 sampai September 2021 year on year (YoY). Dengan formulasi ini, tim bekerja untuk hitung (UMP) di NTT," ujar dia.

Terkait pengawasan terhadap pelaksanaan UMP, Benediktus menyebut, ada tim kerja sama tripartit baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Ada tiga unsur dalam lembaga itu yakni pemerintah, pemberi perja dan penerima kerja.

Jika ada persoalan antara pemberi kerja dan penerima kerja, lanjut dia, maka pengaduan dari pekerja disampaikan kepada pihak pemerintah yakni Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Lalu pengawas fungsional dari dinas memfasilitas proses mediasi.

Kalau tidak selesai juga, baru diangkat ke lembaga tripartit. Kalau tidak selesai lagi di tripartit, diteruskan ke pengadilan hubungan industrial untuk diselesaikan.

Penetapan ini jadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemberi kerja.

"UMP ini jadi acuan minimal. Boleh sama, boleh juga lebih tinggi," kata dia. 

https://regional.kompas.com/read/2021/11/24/081553878/gubernur-viktor-laiskodat-tetapkan-ump-ntt-rp-1975000

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Regional
Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Regional
Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Regional
Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Regional
Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Regional
Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.