Tekan Kasus Stunting di Wonogiri, Bupati Jekek: Butuh Peran Semua Pihak

KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri berkomitmen menekan angka stunting di wilayahnya. Meski demikian, penanganan stunting tidak dapat dilakukan Pemkab semata.

Pada acara “Rembug Stunting Kabupaten Wonogiri Tahun 2021” di Pendopo Kabupaten Wonogiri, Selasa (16/11/2021), Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, penanganan stunting harus melibatkan semua pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), desa, hingga swasta.

Ia mencontohkan, dalam menekan jumlah kasus stunting dapat dimulai dari anak remaja, menjelang perkawinan, usia produktif, masa kehamilan, pasca-persalinan, hingga anak berusia dua tahun.

“Untuk memulai hal tersebut, (Pemkab) tidak bisa sendiri. Mengatasi stunting harus dikeroyok bersama-sama karena masalahnya memang kompleks,” kata pria yang akrab disapa Jekek tersebut seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/11/2021).

Selain peran semua pihak, Jekek menjelaskan, keabsahan data juga masih perlu jadi perhatian.

Pasalnya, masih ditemukan adanya perbedaan data di lapangan dengan data yang dimiliki pemerintah. Guna menyinkronkan data ini, harus dilakukan verifikasi ulang.

Untuk diketahui, sebanyak 5.222 bawah lima tahun (balita) terdiagnosis mengalami stunting pada 2021. Angka ini setara dengan 14,07 persen dari total balita yang ditimbang serentak pada Februari 2021 di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan hasil analisis situasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kabupaten Wonogiri pada 2021, terdapat 105 desa atau kelurahan yang menjadi lokus prioritas penanggulangan stunting pada 2022.

Dari 105 desa, Pemkab Wonogiri membagi menjadi tiga prioritas. Prioritas pertama sebanyak 22 desa atau kelurahan, prioritas dua berjumlah 34 desa atau kelurahan, sedangkan 49 desa atau kelurahan menjadi prioritas ketiga.

Targetkan prevalensi stunting 0 persen

Pada kesempatan tersebut, Jekek juga mengatakan, pihaknya telah menargetkan prevalensi stunting mencapai 0 persen di Kabupaten Wonogiri.

Target itu ditetapkan lantaran Pemkab Wonogiri berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 24 persen menjadi 14,07 persen.

“Prevalensi stunting di Wonogiri turun tajam sejak 2017. Pada 2017, prevalensi tercatat 24 persen, sedangkan data Februari 2021 tercatat 14,07 persen,” imbuh Jekek.

Dari data itu, lanjut dia, dalam kurun waktu empat tahun, Pemkab Wonogiri berhasil menurunkan angka stunting sebesar 10 persen.

Oleh karena itu, penargetan prevalensi stunting 0 persen menjadi hal lumrah karena capaian penurunan kasus yang sudah dilakukan Pemkab Wonogiri.

“Hanya saja, untuk mencapai target tersebut, stunting harus mendapat perhatian dan penanganan khusus. Pasalnya, stunting bukan hanya masalah kesehatan,” ucap Jekek.

Gerakan Bumilimase

Sebagai penanganan lebih lanjut, Pemkab Wonogiri telah menyusun sebuah regulasi sebagai pedoman untuk penurunan prevalensi stunting secara terkonvergensi dan terintegrasi.

Salah satunya adalah melakukan Gerakan Ibu Hamil dan Balita Makan Sehat (Bumilimase). Gerakan ini diprakarsai dari Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Wonogiri Verawati Joko Sutopo.

Gerakan Bumilimase merupakan satu gerakan bersama guna penanggulangan stunting di Kabupaten Wonogiri.

Sebab, kasus stunting menjadi ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia dan daya saing bangsa.

Berdasarkan hasil analisis Pemkab Wonogiri, penyebab kenaikan jumlah dan prevalensi stunting terjadi karena kesalahan pola hidup sehat, asuh, dan konsumsi pangan.

Selain itu, faktor lain penyebab prevalensi stunting adalah kejadian penyakit komorbid pada balita, banyaknya pernikahan usia dini, serta rendahnya cakupan intervensi gizi di beberapa desa atau kelurahan, baik spesifik maupun sensitif.

Kemudian, faktor penurunan partisipasi orangtua balita untuk membawa anaknya di timbang ke pos pelayanan terpadu (posyandu), terutama pada masa pandemi Covid-19.

Sebagai upaya penanggulangan stunting, Pemkab Wonogiri membutuhkan suatu komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk membangun sinergi yang terintegrasi.

Setelah komitmen terbentuk, penanganan akan diimplementasikan melalui gerakan bersama, terutama pada desa atau kelurahan lokus prioritas, dengan menciptakan inovasi berbasis kearifan lokal dan teknologi.