Cuaca Ekstrem Diprediksi sampai Februari 2022, BPBD Nunukan: Waspada Buaya dan Ular

NUNUKAN, KOMPAS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan Kalimantan Utara tengah bersiap untuk menghadapi bencana banjir tahunan menyusul peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Lembaga itu mengeluarkan status siaga banjir untuk 4 wilayah di Kaltara, yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan.

‘’Kami sudah melakukan komunikasi setiap saat dengan BMKG juga stakeholder. Kita sudah menerima warning dan prediksi BMKG yang memperkirakan cuaca sekitar 3 bulanan ini berpotensi bencana banjir. Kita lakukan kesiapsiagaan dan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang sudah mengeluarkan SE atas masalah ini,’’ ujar Kepala Seksi Kedaruratan dan Kesiapan Logistik BPBD Nunukan Hasan, Jumat (19/11/2021).

Pada SE Gubernur Kaltara Nomor 370/3806.3/BPBD/GUB tentang Kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem di Provinsi Kalimantan Utara, ada 3 poin yang ditekankan.

Pertama, agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayahnya untuk mendapatkan prediksi perkembangan cuaca lebih dini sebagai dasar tindak lanjut dan kebijakan penanganan bencana.

Kedua, agar pemerintah daerah memperkuat sinergitas antardinas dan aparatur untuk melakukan langkah langkah kesiapsiagaan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangannya masing masing.

Adapun ketiga adalah supaya emerintah Daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan kondisi yang ditimbulkan.

‘’Jadi saat ini bencana banjir tidak lagi terpusat di satu wilayah seperti beberapa tahun lalu. Bahkan semua daerah memiliki potensi yang sama, hanya memang keparahannya berbeda,’’ jelasnya.

Ancaman buaya dan ular hitam

Selain memberikan warning potensi bencana di musim cuaca penghujan, BPBD juga meminta masyarakat waspada ancaman ikutan.

Ancaman tersebut berasal dari banyaknya habitat buaya yang saat ini sudah berkembang biak.

‘’Ancaman ikutan juga menjadi perkara kewaspadaan lain. Kami sering melihat buaya berjejer di tengah sungai dan memasuki pemukiman warga saat banjir. Belum lagi banyaknya ular hitam yang keluar dari hutan akibat banjir,’’imbau Hasan.

Hasan menegaskan, saat ini, habitat buaya sudah menjadi kekhawatiran tersendiri.

Apalagi saat air meluap, predator air tersebut bisa leluasa masuk rumah panggung warga dan mengancam keselamatan mereka.

‘’Sepertinya habitat mereka kian berkembang biak. Di bawah tower pemantau hujan di wilayah Mansalong, malah sudah menjadi lokasi favorit buaya. Mereka seakan menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat habitatnya. Inu juga menjadi warning bagi warga,’’tegasnya.

Hasan kembali menegaskan, wilayah pedalaman yang dikenal sebagai Dapil 3, butuh perhatian ekstra setiap musim hujan datang.

Selain itu, fenomena La Nina, menjadikan potensi bencana tersebut semakin meluas dan semakin besar.

BPBD Nunukan mencatat setiap tahunnya terjadi banjir dengan jumlah rata rata 9 kali di wilayah pedalaman.

Pada Januari 2021 lalu, BPBD bahkan menetapkan tanggap darurat akibat sekitar 6.000 KK di wilayah ini, terdampak banjir.

‘’Di satu sisi, Kabupaten Nunukan mengalami siklus banjir tahunan. Hal ini membuat masyarakat perbatasan RI – Malaysia ini lebih siap dan terbiasa sehingga memudahkan BPBD dalam evakuasi dan penindakan lainnya,’’katanya.

Berharap program hunian relokasi

Kesiapan warga pedalaman juga dibuktikan dengan adanya program hunian relokasi yang diinisiasi Desa Tagul.

Mereka menganggarkan pembangunan sejumlah rumah masyarakat sebagai lokasi relokasi. Lokasi tersebut berada di ketinggian dan tanahnya merupakan tanah desa.

‘’Langkah desa Tagul mulai diikuti oleh desa lain juga karena mereka menjadi aman dari banjir. Awalnya mereka membangun beberapa unit dan perlahan semua warga mendapat hunian relokasi yang aman dari banjir,’’jelas Hasan.

Masih kata Hasan, pembangunan tersebut menjadi program desa yang patut dicontoh bagi desa desa yang terletak di bantaran sungai.

Pasalnya, jika berbicara masalah relokasi, tentu menyangkut persoalan anggaran besar dan kesiapan lahan.

‘’Tapi kalau desa yang memiliki program tersebut, hasilnya bisa maksimal seperti program yang dilakukan Desa Tagul,’’imbuhnya.

Sementara untuk penanganan banjir di dataran tinggi Krayan, BPBD memiliki hambatan dengan jarak tempuh yang hanya bisa menggunakan pesawat dari Kabupaten Kota.

Namun, untuk kebutuhan informasi, BPBD sudah menempatkan dua personel yang bertugas memantau perkembangan cuaca disana.

Biasanya banjir di Krayan cepat surut. Hanya saja, para petugas dan relawan tetap harus melakukan evakuasi warga dan membantu mereka melewati jalanan yang tergenang banjir.

Upaya tersebut belum dihadapkan pada tantangan tanah longsor di Krayan, karena wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia ini merupakan wilayah pegunungan.

‘’Kita BPBD memang dituntut menjadi garda depan penanganan bencana. Untuk kesigapan tersebut kami butuh banyak anggaran karena saat ini di 21 Kecamatan terdapat pos siaga bencana dan sejumlah SDM. Operasional untuk mereka menjadi hal urgent,’’katanya.