Anggota Komisi V DPR Minta Pelabuhan Munte Dimaksimalkan Fungsinya

KOMPAS.com – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Fauzi mengatakan, Pelabuhan Munte di Kabupaten Luwu Utara bisa segera dimaksimalkan sesuai dengan fungsinya.

Pasalnya, kata dia, pelabuhan tersebut sangat memadai untuk menjadi tempat singgah kapal barang maupun penumpang. Namun, pelabuhan masih butuh fasilitas penunjang lainnya.

Panjang dermaga masih butuh 120 meter lagi. Selain itu pelabuhan ini juga belum ada gudang dan terminal penumpang,” terangnya.

Meski demikian, hal tersebut tetap menjadi catatan penting bagi DPR yang selanjutnya akan disampaikan kepada kementerian terkait.

“Insya Allah, pelan-pelan pelabuhan ini kita benahi. Jadi, saya minta bantuan Dirjen Laut agar Pelabuhan Munte dapat segera difungsikan,” tutur Fauzi, dikutip dari keterangan pers resminya, Jumat (19/11/2021).

Hal tersebut dikatakan Fauzi usai bersama sejumlah mitra berkunjung ke Pelabuhan Munter bersama sejumlah mitra di antaranya Direktorat Jenderal (Dirjen) Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diwakili Kepala Distrik Navigasi (Disnav) Makassar Taufik Mansur.

Lalu Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Palu Mursidi, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Angkutan Udara Kemenhub Syafruddin, serta Kepala Otoritas Bandara Wilayah V Makassar Sigit Widodo.

Adapun usai dikunjungi aMuhammad Fauzi beberapa waktu lalu, aktivitas di Pelabuhan Munte kini semakin meningkat. Hal ini salah satunya ditandai dengan bersandarnya Kapal Tongkang Soluna 27 pada Kamis (18/11/2021).

Sementara itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani (IDP) melalui laman Facebook-nya mengungkapkan bahwa meningkatnya produktivitas Pelabuhan Munte merupakan kabar baik bagi Luwu Utara.

Sebab, kata dia, di tengah upaya melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk fungsional pelabuhan, baik untuk kargo maupun penumpang.

“Sore tadi, Kapal Wira Timur 12 dan Kapal Tongkang Soluna 27 kembali bersandar di Pelabuhan Munte. Dua kapal ini memuat produk kayu dan triplek milik PT Sumber Graha Sejahtera,” tutur IDP di Facebook.

Adapun dua kapal itu selanjutnya akan berlayar menuju Kalimantan setelah sebelumnya mampir di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo.

IDP menuturkan, pengoperasian Pelabuhan Munte terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara.

“Selain saat kunjungan kerja anggota Komisi V DPR Bapak Muhammad Fauzi bersama mitra dari Kementerian Perhubungan, saat rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Sulsel, saya juga meminta bantuan anggota DPRD Sulsel terhormat dan yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur untuk juga memberi atensi dan support,” terang dia.

Lebih lanjut, IDP berharap Pelabuhan Munte dapat menjadi jalur alternatif untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji.

“Terutama setelah kejadian bencana yang membuat jembatan Sungai Battang (jembatan miring) tidak bisa dilewati kendaraan, jalur distribusi logistik ke Luwu Utara jadi sangat terganggu,” katanya.

Akibat insiden tersebut, IDP melanjutkan, sempat viral kejadian antrean warga di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Dengan berfungsinya Pelabuhan Munte, kita berharap jalur laut bisa menjadi alternatif untuk distribusi BBM dan gas. Mohon doa dan dukungannya semua,” harapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Laut Dinas Perhubungan Luwu Utara Antony Hartono menuturkan, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Munte tentu akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga setempat.

“Atas upaya yang dilakukan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani beserta jajarannya, Pelabuhan Munte kembali disandari Kapal Tongkang yang memuat produk kayu dan triplek. Sebagian besar tenaga kerja yang digunakan dalam proses bongkar muat ini adalah penduduk setempat,” kata Antony.

Antony menjelaskan, pihaknya terus melakukan upaya koordinasi penahanan dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Hal tersebut dilakukan mengingat kewenangan penyediaan infrastruktur berada di bawah instruksi Kemenhub.