Saat Moeldoko Ditolak Peserta Aksi Kamisan di Semarang…

KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditolak oleh peserta Aksi Kamisan di Taman Signature, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021).

Ini terjadi saat Moeldoko menemui massa Aksi Kamisan.

Moeldoko didampingi sejumlah orang, di antaranya Ketua Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Sebelumnya, Moeldoko mengaku baru saja menghadiri acara Festival HAM 2021 di tempat yang tak jauh dari lokasi digelarnya Aksi Kamisan.

Melansir dari Kompas TV, saat Moeldoko hendak berbicara, massa menolaknya.

“Udah, Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini,” ujar salah seorang peserta.

Begitu mendapat penolakan dari massa, Moeldoko dan rombongan meninggalkan lokasi.

Terkait kedatangannya menemui peserta Aksi Kamisan di Semarang, Moeldoko memberikan penjelasannya.

Dia berkata, dirinya pernah mendampingi Presiden Joko Widodo menemui massa Aksi Kamisan di depan kantor Presiden.

"Saya mendampingi beliau pada acara Kamisan yang selalu ada di depan istana. Dipanggil, diajak berbicara, penekanan pada Jaksa Agung pada persoalan masa lalu segera diberesin, tapi juga kita harus fair ada hal-hal yang memang tidak mudah untuk diselesaikan persoalan HAM masa lalu," ucapnya, Kamis.

Di samping itu, Moeldoko mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia.

"Kita pemerintah beri penekanan yang fair, kebijakan pembangunan nasional harus mengedepankan HAM dan lingkungan hidup," jelasnya.

Alasan Aksi Kamisan di Semarang tolak Moeldoko

Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Semarang Azis Rahmad menuturkan, pihaknya sengaja tidak memberi ruang bagi Moeldoko untuk bicara.

"Kami tidak memberi ruang dia berbicara, karena dia berbicara tanpa ada realisasi. Tanpa negara mau mengakomodir menuntaskan pelanggaran HAM, sama saja hanya bualan belaka," terangnya.

Menurut Aziz, dalam Aksi Kamisan ini, massa menuntut pemerintah untuk segera berhenti melakukan perampasan ruang hidup warga dan kerusakan lingkungan.

"Kami hanya ingin negara betul mau menuntaskan pelanggaran HAM, mengakomodir suara rakyat agar kerusakan lingkungan tidak terjadi lagi di Indonesia. Tidak ada lagi penggusuran dan merampas ruang hidup rakyat," tandasnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Semarang, Riska Farasonalia | Editor: Khairina), Kompas TV