NEWS
Salin Artikel

Di Tengah Krisis Anggaran, Anggota DPRD Karangasem Bali Minta Kenaikan Tunjangan Perumahan

Alotnya pembahasan RAPBD tersebut ditengarai terjadi karena dana aspirasi untuk membiayai pokok-pokok pikiran (pokir) dewan belum terakomodasi.

Salah satunya mengenai usulan kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

Penjelasan Ketua DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Wayan Suastika membenarkan adanya usulan tersebut.

Menurutnya, usulan itu disampaikan oleh sejumlah anggota dalam Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Karangasem tahun 2022.

"Usulan itu (kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan) memang ada. Jadi ada beberapa anggota yang memang mengusulkan di dalam rapat," kata Suastika saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).

Suastika tak menjelaskan lebih detail alasan usulan itu disampaikan dalam Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Karangasem.

Belum final

Menurut Swastika, berdasarkan peraturan perundangan-undangan, usulan itu sah-sah saja disampaikan oleh anggota dewan.

Ia meminta masyarakat tak gaduh merespons usulan itu.

Apalagi, proses pembahasan RAPBD Kabupaten Karangasem belum bersifat final dan masih terus berjalan.

"Jadi itu hanya sebatas usulan, ini kan prosesnya panjang, tidak bisa langsung baru usulan sudah menganggap itu disetujui, tidak bisa," tuturnya.


Dinilai tak tepat secara etika

Suastika mengakui, usulan yang disampaikan oleh sejumlah anggota dewan terkait dengan kenaikan tunjangan perumahan tak tepat secara etika.

Apalagi di tengah situasi keuangan daerah yang tengah seret akibat pandemi Covid-19.

Politisi PDI Perjuangan itu akan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem.

"Jadi nanti kembali dihitung oleh pemerintah eksekutif seperti apa, kalau memang memungkinkan bisa, tapi kalau memang situasi keuangan daerah tidak mencukupi, kan tidak mungkin," tuturnya.

Disinggung menganai berapa jumlah tunjangan perumahan untuk anggota dewan serta jumlah kenaikan yang di usulkan, Suastika tak merinci.

Menurutnya, yang bisa menentukan jumlah kenaikan adalah tim independen.

Mereka berkapasitas membuat kalkulasi mengenai kebutuhan yang diperlukan.

"Belum merujuk angka, baru usulan, angka kan harus ada tim penilai, jadi kalau tunjangan itu kan harus ada tim penilai, jadi tidak gampang minta sekian, tidak bisa," tegasnya.

Meski begitu, ia memastikan alotanya pembahasan RAPBD Kabupaten Karangasem bukan hanya karena adanya usulan kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

Usulan-usulan lain yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat selama masa reses yang dilakukan oleh anggota dewan juga menjadi agenda penting dalam pembahasan.

"Jadi banyak usulan-usulan lain bukan hanya itu (kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan). Misalnya masalah jalan, masalah irigasi, memang itu yang lebih banyak," pungkasnya.

https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/142628378/di-tengah-krisis-anggaran-anggota-dprd-karangasem-bali-minta-kenaikan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.