15 Jabatan Tinggi di Pemkab Rembang Kosong, Berikut Daftar Lowongannya

Wakil Bupati Rembang, M Hanies Cholil Barro' mengatakan untuk saat ini kelima belas posisi yang kosong diisi oleh pelaksana tugas.

"Iya, sementara semuanya disii oleh Plt (pelaksana tugas)," ucap Hanies kepada Kompas.com, Kamis (18/11/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Hanies itu menjelaskan, agar kekosongan jabatan tersebut tidak terlalu lama, maka pihaknya kemudian melakukan seleksi bagi calon pengisi jabatan tersebut.

"Kita adakan seleksi. Pendaftaran mulai tanggal 17 kemarin sampai tanggal 23 (November)," kata Hanies yang juga adik Menteri Agama.

Lebih lanjut, Hanies juga Ketua DPC PKB Rembang menjelaskan sejumlah persyaratan bagi para pelamar JBT Pratama tersebut.

Pelamar tersebut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di Wilayah Jawa Tengah.

"Usia maksimal 56 tahun," ujar dia.

Para pelamar juga harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Para pelamar sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (setara eselon III.a) minimal dua tahun, pejabat administrator (setara eselon III.b) minimal tiga tahun, atau jabatan fungsional jenjang ahli madya minial5 dua tahun.

"Minimal Sarjana (S-1) atau Diploma (D-IV), mendapat persetujuan/rekomendasi dari atasan langsung, dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana," terang dia.

Kelima belas jabatan yang kosong antara lain, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar).

Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo).

Lalu juga, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).