Walhi Jatim Kritik Proyek Wisata di Kawasan Bromo Tengger Semeru, Tempati Tanah Suci dan Rawan Bencana

Rencananya akan ada pembangunan fasilitas wisata seperti jembatan kaca, glamour camping (glamping), homestay hingga restoran di tiga titik yakni kawasan Jemplang, dari arah Probolinggo, dan arah Kabupaten Malang.

Staf Walhi Jatim Lila Puspita menilai, pembangunan proyek wisata itu berpotensi merusak karena berada di lokasi rawan bencana.

Bahkan di kawasan pembangunan proyek wisata tersebut sudah terdapat tanda papan bertuliskan 'kawasan rawan bencana'.

"Karena memang, di bawahnya (tanah) ada gas beracun yang bisa saja tiba-tiba keluar atau meledak, seperti itu. Selain itu juga ada kemiringan (tanah) hingga 60 derajat," kata Lila.

Selain itu, lanjut Lila, penuturan warga Tengger juga menyebutkan bahwa kawasan yang menjadi proyek wisata itu merupakan tanah hila-hila atau tanah suci.

Kehidupan warga Tengger selama ini dikenal sangat erat berdampingan dengan para leluhur.

Bagi warga Tengger, tanah memiliki arti yang sangat mendalam karena dipandang sebagai pusat religi dan sumber penghidupan dari Sang Hyang Widhi dalam konsep Hinduisme.

Di atas tanah itulah warga Tengger melakukan aktivitas bertani yang dianggap sebagai aktivitas suci atau sakral.

Jika tanah itu hilang, warga Tengger akan kehilangan aktivitas ibadah untuk memberikan hasil bumi kepada leluhur mereka.

"Di Jemplang (titik pembangunan proyek wisata) itu ada kawasan yang menurut orang Tengger merupakan kembalinya orang-orang yang sudah meninggal ke sana," kata Lila.

"Jadi ada batas antara dunia manusia dan juga batas ke dunia leluhur. Dan yang kami ketahui bahwa orang Tengger itu hidupnya sangat-sangat berdampingan dengan roh leluhur," imbuh Lila.

Berdasarkan sejarah adat masyarakat Tengger, aktivitas bertani merupakan pekerjaan yang sangat diutamakan karena sama halnya dengan merawat tanah.

Dari aktivitas bertani itulah, hasil bumi akan dilabuhkan setiap Upacara Kasada di mana masyarakat adat Tengger akan melarungkan hasil bumi ke dalam Kawah Gunung Bromo dengan harapan terhindar dari malapetaka.

"Dengan bertani, mereka akan merawat tanah, mereka akan berhubungan dengan para leluhur mereka dan hasilnya (hasil bumi) itu bisa dijadikan untuk dilarungkan di Upacara Kasada," tutur Lila.

Saat ini, lanjut Lila, lahan milik masyarakat Tengger semakin sempit dengan adanya pariwisata.

Pembangunan proyek wisata seperti jembatan kaca, glamping, homestay dan restoran, itu membuat masyarakat Tengger tidak leluasa untuk merawat tanah leluhur mereka.

"Dengan adanya wisata itu, banyak orang yang mulai menyewakan tanah mereka. Memang tidak dibeli, tapi menyewakan. Tapi tanah disewa dalam bentuk sudah bertahun-tahun, yang akhirnya orang Tengger akan semakin sedikit mempunyai tanah di sana," kata Lila.

Ia menilai, secara aturan proyek wisata dalam kawasan TNBTS tidak melanggar, tetapi mengabaikan etika lingkungan.

Pembangunan proyek wisata di tanah masyarakat adat Tengger ini juga bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya yang dianut warga Tengger selama ini.

Namun, kata Lila, masyarakat Tengger memiliki sikap memendam dan menghindari konflik.

Meski demikian, diamnya orang Tengger ini tidak dapat diartikan bahwa mereka bisa menerima begitu saja dengan segala bentuk perubahan di wilayah tempat tinggal orang Tengger.

Namun, mereka tak bisa berbuat banyak.

"Dari jawaban salah seorang warga lokal, ketika ditanya tentang pembangunan (proyek wisata) di sana, mereka hanya menjawab, 'Kami bisa apa? Kami hanya orang kecil'," tutur Lila.

KOMPAS.com / (Penulis: Kontributor Surabaya, Ghinan Salman | Editor: Phytag Kurniati)