Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Zulkifli Hasan: Saya Kenal Baik, Sayangnya...

Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FPT) juga telah dilakukan oleh jenderal bintang empat tersebut.

Terkait Andika Perkasa yang bakal menjadi Panglima TNI, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan memberikan tanggapannya.

Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, Andika Perkasa memang layak untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun.

Sebab, pada Desember 2022 mendatang, Andika Perkasa memasuki masa pensiun.

"Wah saya kenal baik, pokoknya Panglima paling top ini sudah. Ya itu sayangnya (cuman satu tahun menjabat)," ucap Zulhas saat menghadiri konsolidasi PAN di Blora, Jawa Tengah, Sabtu (6/11/2021).

Wakil Ketua MPR RI tersebut juga mengakui kemampuan Andika Perkasa dengan segala prestasi yang telah ditunjukkannya sejauh ini.

"Saya kenal lama, paham betul kemampuannya. Saya kira ini panglima top banget. Selamat Pak Andika," puji Zulhas.

Begitu pun dengan kepemilikan harta kekayaan Andika Perkasa yang nilainya mencapai Rp 179,9 miliar, Zulhas juga tidak begitu mempersoalkannya.

"Ya enggak apa-apa yang penting sah. Masa orang enggak boleh kaya, ya boleh asal sah," ujar Zulhas.

Andika Perkasa ditunjuk Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Panglima TNI melalui Surat Presiden (surpres) pada Rabu (3/11/2021).

Komisi I DPR pun telah memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang sejak dimulai pada Jumat (5/11/2021).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FPT) terhadap calon panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa secara terbuka.

Koalisi memandang, jika proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara semi tertutup akan menjadi tindakan penghalang-halangan akses pengawasan dan partisipasi publik sehingga rentan terjadi kolusi dan nepotisme.

Selain untuk membuka ruang pengawasan dan partisipasi publik, menurut koalisi, hal itu perlu dilakukan mengingat Andika Perkasa pernah dikaitkan dengan berbagai catatan buruk terkait HAM, transparansi, hingga akuntabilitas harta kekayaan.

Lebih lanjut, koalisi tersebut berpandangan adanya dugaan keterkaitan Jenderal Andika Perkasa dalam pelanggaran HAM pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay perlu diperdalam secara serius oleh DPR.

Selanjutnya, koalisi berpendapat isu kepemilikan harta kekayaan yang fantantis dan ketidakpatuhan Jenderal Andika yang baru melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada tahun ketiga selama menjabat sebagai KSAD juga perlu diperdalam.

Para pegiatan HAM ini berharap siapa pun yang terpilih menjadi Panglima TNI mempunyai rekam jejak menghormati dan berkomitmen untuk memastikan penghormatan HAM.

Oleh karena itu, koalisi masayarkat sipil ini menilai DPR seharusnya meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih dulu terkait pengajuan Jenderal Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI.