HB X Temui Tito Karnavian, Usulkan Serangan Umum 1 Maret Jadi Hari Besar Nasional

Usulan itu sebenarkan sudah diajukan oleh Pemerintah DIY sejak 2018 melalui surat bernomor 934/14984 kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Sultan menjelaskan Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak hanya peristiwa lokal yang terjadi di Yogyakarta tetapi sudah merupakan peristiwa nasional.

Pada saat itu Indonesia sedang berupaya menegakkan kedaulatan bangsa terhadap agresi militer Belanda.

"Karena jadi momentum penegakan kedaulatan bangsa terhadap agresi militer Belanda," kata HB X di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (1/11/2021).

Lanjut Sultan, peringatan serangan umum 1 Maret telah diperingati oleh masyarakat Yogyakarta setiap tahunnya.

Dalam peringatan tidak hanya diikuti oleh panitia saja tetapi juga masyarakat Yogyakarta secara luas.

"Jadi, kami ini kan setiap tahun selalu membuat peringatan 1 Maret. Tetapi, dalam perkembangannyakan masyarakat tidak hanya panitia, pelaku tetapi juga masyarakat berharap 1 Maret menjadi hari besar nasional, sehingga aspirasi kita tindak lanjuti," kata Sultan.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi menambahkan peristiwa sejarah Serangan Umum 1 Maret tidak hanya berdampak di Yogyakarta saja tetapi juga berdampak hingga nasional bahkan Internasional.

"Peristiwa sejarah ini membawa dampak baik itu secara International dengan adanya pelaksanaan perundingan Meja Bundar setelah didesak oleh PBB di mana mereka mengetahui bahwa Republik Indonesia masih mampu untuk menunjukkan keberadaannya dengan Serangan Umum 1 Maret tersebut," jelas dia.

Jika dilihat dari sisi Indonesia peristiwa ini menjadi pembuka jalan yang lebih besar bagi bersatunya pihak republik dengan pihak federalis, di antaranya Negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Pasundan, yang tergabung ke dalam Majelis Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg -- BFO).

"Oleh sebab adanya berita tentang Serangan Umum 1 Maret, para federalis dapat menyadari keadaan republik sesungguhnya dan mengubah pandangan mereka hingga memihak republik," ujar dia.

Peristiwa tersebut pun menjadi prekursor bagi republik dan BFO untuk melaksanakan Konferensi Inter Indonesia.

Tujuan dari konferensi tersebut antara lain adalah menyatukan pikiran antara republik dengan BFO untuk menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar.

Lanjut Dian, Serangan Umum 1 Maret 1949 mengambil peran penting dalam menunjukkan keberadaan Indonesia ke mata dunia Internasional di tengah gempuran Agresi Militer Belanda.

"Peristiwa ini penting tidak hanya karena Tentara Nasional Indonesia telah berhasil mengalahkan tentara Belanda namun peristiwa ini merupakan wujud nyata dari semangat persatuan bangsa Indonesia untuk menegakkan kembali kedaulatan negara," kata dia.

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 juga merupakan sebuah langkah dan strategi untuk menunjukkan eksistensi atas kedaulatan Republik Indonesia hingga ke level international.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, sudah melakukan kajian internal.

Prinsipnya Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta adalah kejadian di pusat gravitasi kekuatan negara membuat mata dunia tertuju pada Indonesia.

Serangan Umum 1 Maret juga bentuk nyata dari semangat persatuan bangsa Indonesia untuk menegakkan kembali kedaulatan negara pascaproklamasi pada 17 Agustus 1945.

"Melalui serangan tentara Indonesia tersebut, kemerdekaan Indonesia membuktikan bukan sebagai pemberian bangsa lain namun perjuangan anak-anak bangsa," kata Tito.

Tito menambahkan tidak semua daerah memahami peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, hal itu disebabkan karena adanya gelombang revolusi industri 4.0. serta demokratisasi yang berjalan.

"Kita takut nanti kita lupa kembali ke sejarah padahal sejarah jadi dasar untuk mendirikan negara. Kemerdekaan kita bukan diberikan tapi merupakan perjuangan di pusat gravitasi," ungkapnya.

Oleh sebab itu Tito meminta Pemerintah DIY segera menyelesaikan naskah akademik dan hasil-hasil kanian, sehingga usulan tersebut bisa segera diajukan kepada Kementerian Sekretaris Negara.