Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Jelaskan Alasan Raker Digelar di Hotel Mewah Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelar rapat kerja (raker) di sebuah hotel mewah di Yogyakarta.

Raker ini berlangsung selama tiga hari mulai Rabu (27/10/2020).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan pemilihan tempat pada pelaksanaan rapat kerja kali ini bukanlah sebuah keputusan yang tanpa alasan dan dasar pertimbangan.

"Kenapa harus jauh-jauh dilakukan di Yogya Pak? Perlu diketahui, kami ini bagian dari struktur kewarganegaraan yang menggunakan APBN," ujar Nurul Ghufron saat ditemui di lokasi raker, Jumat (28/10/2021).

Nurul Ghufron menyampaikan, fungsi dari APBN adalah distribusi. Sehingga uang yang dikumpulkan dari rakyat harus juga didistribusikan seluas-luasnya kepada rakyat.

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka kemudian daerah-daerah tidak akan kemudian mampu menyerap atau menggunakannya. oleh karena itu kami selenggarakan di Yogyakarta," tuturnya.

Menurutnya, mengelar rapat kerja di luar kota bukan kali pertama dilakukan.

KPK tahun sebelumnya mengelar raker memilih tempat di Bandung.

"Tahun akan datang mungkin di tempat lain yang berbeda. Itu semua untuk mendistribusikan agar dana atau keuangan negara bisa terserap di daerah-daerah," urainya.

Sementara itu, Pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata menambahkan, pemerintah mempunyai program penyelamatan ekonomi nasional dalam rangka pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang didorong adalah pariwisata.

"Saya kira Yogya menjadi salah satu tempat tujuan wisata. Ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan dilakukan Yogya, sekali lagi ini rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," tandasnya.

Agenda rapat KPK di Yogyakarta

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan, ada tiga agenda yang dibahas dalam rapat kerja di Yogyakarta.

Pertama adalah rapat tinjauan kinerja (RPK) yang merupakan agenda rutin tahunan.

"Menjelang akhir tahun kami selalu melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian-capaian kelembagaan KPK sebagaimana telah ditargetkan setiap akhir tahun. Jadi kami ini selalu melakukan evaluasi dan merencanakan kerja-kerja yang akan kami laksanakan tahun depan," ucapnya.

Agenda kedua yaitu evaluasi terhadap proses status alih pegawai KPK menjadi ASN.

Menurut Nurul Ghufron, alih pegawai KPK menjadi ASN ini masih banyak yang perlu ditindaklanjuti.

"Bukan hanya pegawai KPK menjadi ASN kemudian sudah dilantik selesai, masih ada beberapa penyusunan regulasi misalnya jabatan fungsional, kemudian sistem penggajian yaitu dalam hal ini tunjungan kinerja dan tunjangan khusus yang sampai saat ini masih kami bahas dengan Kemenpan dan Kemenkeu," ucapnya.

Nurul Ghufron menuturkan, agenda terakhir adalah penyusunan struktur baru setelah status pegawai KPK menjadi ASN.

"Setelah ke ASN tentu culture berbeda, struktur juga berbeda dan mekanisme kerja di kami itu perlu disesuaikan. Selama ini kami menggunakan Perkom No 7 tahun 2020 menjadi ASN itu tentu perlu kami banyak sesuaikan kembali," pungkasnya.