Mahfud MD: Koruptor di Indonesia 1298 Orang, 86 Persen Lulusan Perguruan Tinggi

SEMARANG, KOMPAS.com - Sampai hari ini, koruptor di Indonesia disebut mencapai 1.298 orang.

Jumlah tersebut sekitar 0,00001 persennya dari total lulusan perguruan tinggi yang mencapai 17 juta orang.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam acara silaturahmi dengan senat akademik dan dewan profesor Universitas Diponegoro Semarang yang disiarkan lewat YouTube Channel Undip TV Official, Kamis (21/10/2021).

"Pelaku korupsi di Indonesia dari data per hari ini 1.298 orang, sedangkan lulusan perguruan tinggi itu 17,06 juta. Jadi koruptor dari perguruan tinggi dari lulusannya itu tidak sampai 0,00001 persen tidak ada," jelas Mahfud.

Menurutnya, persentase jumlah lulusan perguruan tinggi yang menjadi terpidana kasus korupsi terbilang sangat sedikit.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang koruptor sebanyak 1.298 orang, 86 persennya terpidana kasus korupsi dari lulusan perguruan tinggi.

"Dari sudut korupsi, 86 persen terpidana korupsi itu adalah sarjana ke atas. Berarti lulusan perguruan tinggi itu paling dominan korupsi," ungkap Mahfud.

Pembahasan itu diangkat untuk merespons informasi bahwa perguruan tinggi disebut sebagai terdakwa utama atas banyaknya kasus korupsi.

Lantas, Mahfud menjelaskan maksud pembacaan analisis jumlah data statistik 86 persen dari 1.298 koruptor itu berbeda dengan 1.298 koruptor dari 17 juta lulusan perguruan tinggi.

"Bagaimana ya menjelaskannya, orang yang bodoh-bodoh yang tidak mengerti analisis, tidak tahu membaca statistik, tidak tahu membaca 86 persen itu dari koruptor yang masuk penjara, dan 86 persen itu jumlahnya hanya 1.298 dari 17 juta alumni. Itu beda cara bacanya," tegasnya.

Untuk itu, Mahfud meminta perguruan tinggi memperkuat nilai-nilai kepancasilaan dan mengajarkan bahwa korupsi bertentangan dengan Pancasila.

"Oleh sebab itu mari kuatkan nilai-nilai Kepancasilaan itu di kampus itu diajari bahwa korupsi itu bertentangan dengan Pancasila," pungkasnya.