Kantor Pinjol Ilegal di Sleman Digerebek, Sultan HB X: Pinjam Cepat, Risiko Juga Cepat

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Polisi melakukan penggerebekan kantor pinjaman online (pinjol) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Terkait penggerebekan ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta warganya untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjol.

Sultan mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah sering kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya pinjol ini.

"Sebetulnya kalau saya ya, mestinya OJK selalu mengatakan  sebelum melangkah cari informasi yang benar. Yang akan dihubungi itu gimana," jelas Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (18/10/2021).

Sultan menyampaikan, menggunakan pinjol memang menawarkan kemudahan dalam proses pinjamannya tetapi pinjol juga memiliki resiko yang tinggi.

"Tapi ya bagaimana kalau perbankan prosedur memang lama, tapi lewat pinjol cepat tapi risikonya ya cepat," ucap Sultan.

Dengan risiko yang tinggi, Sultan meminta masyarakat agar tetap berhati-hati. Tak hanya berhati-hati soal pinjol, Sultan juga meminta hati-hati dengan rentenir hingga arisan online.

"Hati-hati itu memang harus hati-hati. Tapi enggak cuma pinjol, rentenir entah itu koperasi, nyatanya dibawa lari. Ya, sama aja hadiah mobil berharap dapat, yang belakang ya enggak dapat karena sudah bangkrut dan sudah lari," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Rony Primanto Hary menambahkan, pnijol ada yang sudah legal dan yang ilegal. Pinjol legal adalah yang sudah terdaftar OJK sedangkan yang belum terdaftar merupakan pinjol ilegal.

"Kami bekerja sama dengan OJK mengedukasi masyarakat bajwa di luar yang terdaftar OJK adalah ilegal. Oleh karena itu, masyarakat pandai-pandaimemilih itu," jelas Rony.

Menurutnya masyarakat sekarang ini lebih cenderung memilih syarat yang cenderung lebih mudah. Sebab, dengan menggunakan pinjol seseorang dimudahkan, hanya tinggal klik saja.

"Ada persyaratan yang hanya tinggal diklik-klik saja sama masyarakat tidak membaca itu. Justru itu merugikan masyarakat," beber dia.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Sebab, jika menggunakan pinjol ilegal maka sudah bukan kewenangan OJK lagi, tetapi langsung kewenangan polisi.

"Kalau ilegal ini berarti sudah menyalahi hukum," jelas dia.