DPRD Akhirnya Setujui P-APBD Jember 2021

Sebelumnya, pembahasan raperda mendapat sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI-P ragu raperda itu akan lolos evaluasi Gubernur Jawa Timur karena terlambat.

Seharusnya, pembahasan Raperda P-APBD telah rampung pada 30 September 2021.

“Partai PDIP secara prinsip menerima dan menyetujui Raperda PAPBD 2021 jika sudah mendapatkan izin perpanjangan pembahasan dari gubernur,” kata juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Alfian Yusfi saat menyampaikan pandangan akhir di DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis malam.

Meski menyetujui, PDI-P masih mempertanyakan hasil konsultasi dengan Gubernur Jatim seperti yang disampaikan bupati dalam jawaban pandangan umum fraksi, yakni soal permohonan perpanjangan waktu pembahasan P-ABD 2021.

Selain itu, kata dia, Fraksi PDI-P konsisten mengingatkan tahapan APBD maupun P-APBD dijalankan tepat waktu. Sehinggga, tidak mengorbankan kualitas pembahasan dan berdampak pada serapan anggaran.

Fraksi PKB juga menyetujui Perda P-APBD 2021 tersebut.

“Fraksi PKB menyetujui Raperda PAPBD 2021 disahkan menjadi Perda P-APBD 2021,” tambah Juru Bicara Fraksi PKB Sunarsi Horis.

Menurut dia, situasi Jember berbeda dengan daerah lain. Hal itu karena imbas lima tahun kepemimpinan sebelumnya yang dirasakan pada pemerintahan sekarang.

Namun, karena kebersamaan eksekutif dan legislatif semakin baik, maka proses pemerintahan bisa berjalan.

Setelah penandatanganan kesepakatan bersama P-APBD 2021 itu, fraksi PKB berharap Bupati bisa menetapkan APBD 2022 pada 10 November 2021, bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Begitu juga dengan Fraksi Nasdem, PKS, PPP, dan Fraksi gabungan Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) dan Pandekar. Mereka semua menyetujui pengesahan Perda P-APBD Jember tersebut.

“APBD adalah ruh yang memberikan denyut kehidupan lajunya pembangunan di Daerah,” tambah juru bicara fraksi Nasdem David Handoko Seto.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menambahkan, setelah Perda APBD itu disahkan, pemkab mengawal perda itu ke Gubernur.

“Kami juga minta tolong ke Ibu Gubernur untuk dipercepat lagi,” tutur dia.

Selanjutnya, pemkab segera mengajukan APBD 2022 agar bisa selesai pada November 2021.

“KUA-PPAS mingggu depan sudah harus masuk (ke DPRD),” jelas dia.