"Kita Ini Desa Adat, Kita Tidak Akan Terima Sistem Pilkades dengan Cara Pemilihan"

Aksi blokade itu dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap pemilihan kepala desa yang akan digelar pada 20 Oktober.

Salah satu warga, Robet mengaku, aksi blokade digelar karena masyarakat desa tersebut tidak setuju dengan kebijakan Pemkab Seram Bagian Barat yang menggelar pilkades di wilayah itu.

“Kita ini desa adat, kita tidak akan terima sistem Pilkades dengan cara pemilihan,” ujarnya kepada Kompas.com via telepon seluler, Kamis.

Dalam aksi itu, warga menutup jalan dengan menggunakan kayu dan batu. Kendaraan umum juga dilarang melewati jalan tersebut.

Akibat aksi itu, arus lalu lintas di wilayah itu lumpuh total. Para penumpang yang terjebak di tengah aksi memilih turun dari kendaraan dan berjalan kaki sembari memikul bawaan melewati ruas jalan yang ditutup warga.

Pemilihan pemimpin desa diatur secara turun temurun

Robet menjelaskan, sebagai salah satu desa adat di Pulau Seram, pemilihan kepala Desa Kamarian telah diatur secara turun-temurun.

Menurutnya, sudah ada marga atau keluarga yang memiliki hak untuk menjadi kepala desa. Hal itu juga berlaku di desa lainnya di Pulau Seram.

“Desa adat itu punya mata rumah parenta (marga keturunan raja), semua orang Maluku tahu itu dan kita inginkan mengembalikan tradisi itu kita menolak sistem pemilihan kepala desa,” katanya.

Dalam aksi itu, warga menuntut Bupati Seram Bagian Barat Timotius Akerina untuk membatalkan kebijakan pemda terkait pemilihan kepala desa.

Aksi blokade jalan itu masih berlangsung hingga Kamis petang. Warga masih menunggu kedatangan Bupati Timotius untuk memberikan penjelasan terkait kasus itu.

“Kita masih tunggu Bupati datang ke sini untuk memberikan penjelasan. Kalau tuntutan kita tidak diterima aksi ini akan kita lanjutan lagi,” katanya.

Hanya segelintir orang yang tidak setuju pilkades

Sementara tokoh masyarakat Desa Kamarian, Olop mengaku, aksi blokade jalan itu dilakukan segelintir orang yang tidak setuju dengan pemilihan kepala desa secara langsung.

“Itu hanya segelintir orang saja yang tidak setuju dengan pilkades lalu mereka protes dan blokade jalan,” ujarnya.

Sedangkan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhamad Roem Ohoirat membenarkan aksi protes berujung blokade jalan itu.

“Aksi tersebut disebabkan karena adanya pro kontra terkait rencana Pilkades di desa itu,” ujarnya kepada Kompas.com.

Saat ini, anggota Polres Seram Bagian Barat telah diterjunkan ke desa untuk bernegosiasi dengan warga agar jalan kembali dibuka.

“Anggota Polres sudah di TKP dan sementara dilakukan koordinasi dengan warga untuk pembukaan jalan yang ditutup,” ujarnya.

Pemkab Seram Bagian Barat akan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak pada 20 Oktober. Ada sebagian desa adat yang menolak pilkades dilakukan namun sebagian desa tetap menginginkan pilkades digelar.