NEWS
Salin Artikel

Tak Semuanya Ilegal, Tambang Pasir di Sungai Progo Didata oleh Pemprov DIY

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono menyebut pertambangan yang berada di bantaran Sungai Progo tidak semuanya ilegal.

Untuk itu, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan tambang-tambang pasir tersebut.

"Belum tentu ilegal kami baru mendata ya, prinsip kalau di kali (sungai) kan boleh yang penting tidak merusak jembatan dan sebagainya," ujar Sultan saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (12/10/2021).

Lebih lanjut Sultan menjelaskan, kondisi tambang pasir di sepanjang Sungai Progo berbeda kondisinya dengan pertambangan pasir di Lereng Gunung Merapi.

Perbedaannya adalah tambang pasir yang berada di lereng Gunung Merapi saat pasir ditambang maka akan hilang dan dibutuhkan reklamasi untuk penanggulangan pasca penambangan.

Sedangkan, pasir yang ditambang di area sungai, material pasir yang diambil tertutup kembali oleh pasir yang dibawa oleh arus sungai.

"Kalau di Merapi itukan barang e ilang, jadi rusak mestinya kan direklamasi tapi kan tidak dilakukan. Kalau di kali kan otomatis diambil, dari atas kan pasti datang lagi," jelas Sultan.

Secara aturan, menurut Sultan, penambangan pasir di area sungai memang dibolehkan tetapi harus mengantongi izin.

"Prinsip di kali kan bisa, sekarang baru didata sama PU. Karena izin kan dari Jakarta (pemerintah pusat)," kata Sultan.

Disinggung terkait Sultan Ground (SG) yang diduga ikut ditambang, Sultan menegaskan bahwa tindakan itu adalah pencurian.

"Ya tanah Keraton ditambang dan hilang, berarti nyuri," tegas Sultan.

Sebelumnya beradar informasi warga Padukuhan Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul, Yogyakarta meminta agar aktivitas penambangan pasir di sepanjang Kali Progo dihentikan.

Keluhan itu disampaikan warga kepada Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat melakukan kunjungan ke daerah itu secara mendadak, Senin (11/10/2021).

Salah satu warga Nengahan, Marsudi Harjono mengaku sudah bingung untuk mengadu ke mana lagi soal penambangan pasir ini. Dirinya hanya berharap kepada Keraton Yogyakarta.

"Warga sudah bingung harus mengadu kemana lagi. Harapan kami tinggal kepada Ngarsa Dalem dan keraton. Mohon dengan sangat ini (lokasi penambangan) segera ditutup," kata Marsudi Harjono, warga Nengahan kepada GKR Hemas.

Marsudi menceritakan sejak tahun 1963 bantaran Sungai Progo dimanfaatkan warga untuk menanam rumput pakan ternak dan saturan. Tak hanya rumput, dulu di sepanjang bantaran sungai banyak ditumbuhi pohon kelapa.

Marsudi menambahkan, akibat dari aktivitas penambangan pasir di padukuhan tempat tinggalnya membuat lebih dari 8 hektar lahan rusak.

Selain itu, para penambang juga mengambil pasir di Kali Progo hingga kedalaman 20 meter.

Sementara itu, GKR Hemas menyatakan dirinya akan langsung menyampaikan kepada Sultan HB X agar segera ditindaklanjuti.

"Saya sekarang sudah melihat sendiri. Untuk itu hal ini akan langsung saya sampaikan kepada Ngarsa Dalem agar bisa segera ditindak lanjuti," kata GKR Hemas di depan warga yang berada di lokasi.

https://regional.kompas.com/read/2021/10/13/073745278/tak-semuanya-ilegal-tambang-pasir-di-sungai-progo-didata-oleh-pemprov-diy

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.