15 Kepala Dinas di Jember Berstatus Plt, Bupati Hendy Beberkan Alasannya

15 OPD itu di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Disparbud, Disperindag, BKPSDM, BPKAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kemudian, Inspektur, Diskominfo, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, DPA3KB, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, DInas Tenaga Kerja dan Dinas Perikanan.

Penjelasan Bupati Jember

Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan alasan mengapa masih banyak Kepala OPD yang berstatus kepala dinas.

Dia mengaku, ketika pertama memimpin Jember, banyak formasi jabatan yang masih kosong atau tidak terisi.

Saat itu, pejabat eselon II, III dan IV hanya ada sebanyak 496 pejabat.

Akhirnya, bupati mengisi kekosongan formasi jabatan yang kosong tersebut. Mulai dari kepala seksi, kepala bidang hingga sekretaris dinas dan lainnya.

“Kondisi saat ini dari 38 formasi jabatan Eselon II sudah terisi sebanyak 53 persen atau 20 pejabat,” kata Hendy dalam rapat paripurna DPRD Jember pada Senin (11/10/2021).

Sedangkan untuk 724 Formasi Jabatan Esselon IV sudah terisi sebanyak 85 persen atau 612 pejabat.

“Total 839 pejabat baru dari 983 pejabat yang dibutuhkan, dan masih tersisa 144 jabatan yang saat ini masih dalam proses,” terang dia.

Gelar seleksi terbuka

Untuk mengisi kekurangan formasi jabatan untuk kepala dinas itu digelar open bidding.

Tujuannya untuk memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi atau jabatan yang kosong.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Kabupaten Jember menggelar seleksi terbuka untuk jabatan 15 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Yuli Witono menjelaskan ada 15 posisi yang sedang dilakukan seleksi terbuka.

“Ini akan mencari putra-putri terbaik yang bisa menjadi tim solid untuk membangun Jember ke depan,” kata dia.

Dia menjelaskan seleksi jabatan tersebut terbuka untuk pejabat di luar Jember, namun hanya dibatasi di wilayah Jawa Timur.

Untuk itu, pejabat di luar kabupaten bisa mendaftar.

“Kami juga berkirim ke BKD provinsi, mungkin ada yang berminat di luar Jember,” tutur dia.