Kasus Perumahan Ilegal di Cilacap, Warga Tak Dapat Sertifikat meski Telah Melunasi, Direktur Jadi Tersangka

Kapolres Cilacap Eko Widiantoro mengatakan, perumahan yang berada di Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan tersebut tidak mengantongi izin.

"Kami menetapkan LS, direktur perusahaan pengembangan perumahan tersebut sebagai tersangka," kata Eko saat ungkap kasus di Mapolres Cilacap, Jumat (8/10/2021).

"Total ada 42 unit rumah dengan harga masing-masing Rp 125 juta. Rumah-rumah tersebut sudah laku semua, ada yang sudah lunas ada juga yang belum lunas," ujar Reyhan.

Namun pembeli yang telah melunasi pembelian rumah tersebut tidak dapat mengambil sertifikat.

"Sampai sekarang sertifikat tidak muncul, jadi konsumen dirugikan, kalau ditotal hampir Rp 5 miliar," kata Reyhan.

Namun sejak bulan April 2021 telah berubah menjadi kawasan kuning.

Atas kasus tersebut, perusahaan pengembang dijerat Pasal 162 Ayat 1 Huruf b Juncto Pasal 145 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.