Sejumlah Daerah di Jabar Naik Jadi Level 3 PPKM, Ini Kata Ridwan Kamil

Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang PPKM Level, 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Berdasarkan Inmendagri, daerah di Jabar yang melaksanakan PPKM level 3 yakni, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Indramayu.

Kemudian, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

Berikutnya, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Bandung.

Sementara itu, daerah yang yang melaksanakan PPKM level 2 yakni, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, dan Kota Banjar.

Selama dua pekan sebelumnya, ada 10 daerah di Jabar yang melaksanakan PPKM level 2, dan 17 daerah yang melaksanakan PPKM level 3.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, bertambahnya jumlah daerah yang menerapkan PPKM level 3 disebabkan pemerintah pusat menambah indeks baru, yakni tingkat vaksinasi.

"Sebenarnya Jabar semuanya sudah PPKM level 2, tapi pemerintah pusat menambahkan indeks baru, tingkat vaksinasi. Nah ini terjadi di semua provinsi, tidak hanya di Jabar saja yang level 2 tiba-tiba naik level 3. Bukan karena ada kasus banyak lagi, bukan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (8/10/2021).

Emil menjelaskan, saat ini dari total 37 juta jiwa sasaran vaksin, baru 26 juta orang yang sudah divaksin.

Adapun kecepatan vaksinasi harian di Jabar mencapai 300.000 dosis per hari.

"Jadi belum sampai ke titik yang diharapkan, masih berproses. Tolong media sampaikan agar tidak panik. Bukan naik kasus, tapi karena ada indeks baru yang vaksinnya bagus itu sudah diapresiasi ke PPKM level 2-1," kata Emil.

Emil juga tak menampik bahwa ada kesulitan dalam mengajak warga untuk mau divaksin.

Ia menduga, warga yang tidak mau divaksin karena melihat kecenderungan kasus Covid-19 mulai menurun.

"Mungkin ada euforia kasus turun, padahal syarat vaksin ini akan dijadikan pemerintah pusat untuk masuk ke dalam sarana publik. Kalau yang tidak mau divaksin, ya hidupnya akan repot," kata Emil.