Warga Bingung Kota Blitar Terapkan PPKM Level 1 atau New Normal, Ini Jawaban Wali Kota

Namun, pernyataan pejabat di tingkat pusat dan di lingkungan pemerintah kota Blitar terkait penggunaan istilah new normal, memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Saat menerima staf ahli Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi serta staf ahli Menteri Kesehatan, Wali Kota Blitar Santoso menyatakan harapan Kota Blitar setidaknya dapat mempertahankan status PPKM level 1.

"Minimal kita bisa pertahankan level 1, syukur bisa turun ke new normal life. Bagaimana membuat masyarakat Kota Blitar hidup di tengah Covid-19 tapi tidak sampai terjadi eforia," ujarnya, Selasa (5/10/2021).

Namun hari ini, jawaban Santoso menjadi berbeda ketika ditanya terkait perbedaan penerapan PPKM Level 1 dan fase "new normal".

"Jadi sejak (Kota Blitar) dinyatakan sebagai satu-satunya kota yang masuk di level satu ya sudah di situ sudah new normal," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (6/10/2021).

Santoso menegaskan bahwa istilah penerapan PPKM Level 1 dan fase new normal adalah sama.

"Tapi bukan berarti new normal itu kemudian kita sudah bebas tidak ada pembatasan, bukan. Kita kembali berpedoman pada Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) Nomor 47 itu di mana kita ada di level 1," jelasnya.

Senada dengan Santoso, Sekretaris Dinas Kesehatan Dharma Setiawan mengatakan bahwa istilah new normal dan penerapan PPKM Level 1 merujuk pada status epidemiologi yang sama untuk suatu daerah.

Tahap persiapan

Santoso mengatakan, saat ini pihaknya sedang bekerja keras menyiapkan segala perangkat untuk melaksanakan penerapan PPKM Level 1.

Hari ini pihaknya telah mengirimkan surat edaran yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan penerapan PPKM level 1 seperti yang tertuang dalam Inmendagri No. 47 Tahun 2021 tersebut.

"Kita sudah sebarkan ke seluruh OPD (organisasi perangkat daerah), camat, dan lurah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

Santoso berharap, seluruh simpul pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dapat secepat mungkin menyiapkan diri sesuai wilayah dan bidang masing-masing dalam penerapan PPKM Level 1.

"Misalnya di sektor wisata yang sudah bisa dibuka semua tapi apakah sarana untuk berjalannya protokol kesehatan sudah siap," ujarnya.

Santoso juga menyebutkan bahwa sebanyak 71 perkantoran pemerintah sudah memasang barcode untuk penerapan aplikasi PeduliLindungi.

Menurutnya, pemasangan barcode juga sudah dilakukan di sekolah-sekolah di Kota Blitar selain penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka (PTM).