Fadli Zon soal Kapal China Mondar-mandir di Laut Natuna Utara: Perkuat Alutsista

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah memperkuat alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk mempertahankan kedaulatan wilayah.

Hal itu menyusul adanya kapal-kapal China luat Natuna Utara yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, baru-baru ini.

"Kalau menurut saya kita harus memperkuat alutsista, karena prinsip kita tidak boleh ada kedaulatan yang dilanggar," kata Fadli saat kunjungan kerja di Pendapa Sipanji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (21/9/2021).

Pemerintah juga diminta lebih tegas untuk mempertahankan ZEE, sehingga kapal China atau negara lain tidak mengambil keuntungan dari wilayah tersebut.

"Tapi kita tahu juga kondisi kita, peralatan dan anggarannya masih kurang dalam hal mempertahankan kedaulatan. Seharusnya diperkuat," ujar Fadli.

Menurut dia kehadiran militer Indonesia di wilayah tersebut sangat penting.

"Tapi kita tahu situasi kita, terurama Bakamla sendiri tidak memiliki kapal yang mempunyai persenjataan. Walaupun kita tidak menginginkan konflik di sana," kata Fadli.

Selain memperkuat alutsista, lanjut Fadli, pemerintah dapat menyelesaikan persoalan itu melalui diplomasi, termasuk dalam hubungan dagang dengan China.

"Kita kan punya hubungan baik dengan China di berbagai sisi perdagangan. Itu diikutsertakan soal Laut China Selatan, jangan ganggu wilayah kedaulatan kita," ujar Fadli.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah nelayan di Kepulauan Riau, ketakutan melihat enam kapal China mondar-mandir di Laut Natuna Utara, Senin (13/9/2021).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita menjelaskan, di Laut Natuna Utara memang banyak kapal asing.

Ini karena wilayah Laut Natuna Utara merupakan pintu masuk dari dan keluar lalu lintas kapal.

“Wilayah Laut Natuna Utara merupakan pintu masuk dari dan keluar lalu lintas kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka,” kata Wisnu, dari rilis yang diterima, Minggu (19/9/2021).

Wisnu menjelaskan, Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan ke Kemenkopolhukam.

Dalam rekomendasi Bakamla, untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan, diperlukan tidak saja kehadiran aparat, tetapi juga pelaku ekonomi termasuk nelayan dan kegiatan eksplorasi ESDM serta penelitian.

Saat ini Bakamla tengah menyusun rencana aksi terkait rekomendasi kebijakan tersebut.

Salah satunya adalah mendorong konsep pembentukan Nelayan Nasional Indonesia yang bertujuan mendorong kehadiran pelaku ekonomi sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan di Laut Natuna Utara (LNU).

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, situasi di Laut Natuna Utara tetap aman terkendali.

Nelayan tidak perlu khawatir dan bisa tetap beraktivitas sebagaimana biasanya.