Dimediasi Gubernur Koster, Kasus TNI Hajar Warga di Buleleng Bali Berujung Damai

BULELENG, KOMPAS.com - Insiden kekerasan yang dilakukan sejumlah anggota TNI terhadap warga di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, berujung damai.

Kesepakatan damai itu dituangkan dalam penandatanganan perdamaian dalam mediasi di Makodim 1609/Buleleng dan dilanjutkan dengan pertemuan di Wantilan Pura Bale Agung, Desa Sidetapa, pada Selasa (7/9/2021).

Mediasi dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.

"Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri semuanya dan berdamai. Tidak ada lagi proses hukum," kata Koster kepada wartawan, Selasa.

Koster mengungkapkan, dalam mediasi yang berlangsung sekitar 40 menit itu dilakukan penandatanganan kesepakatan damai oleh Dandim 1609/Buleleng Letkol Inf Muhammad Windra Lisrianto dan warga Sidetapa yang jadi korban pemukulan oleh oknum anggota TNI yakni Kadek Dicky Okta Andrean.

Ada tiga poin yang dituangkan dalam kesepakatan damai tersebut.

Pertama, kedua belah pihak sepakat untuk memaafkan dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Kedua, baik pihak warga atau pun Dandim 1609/Buleleng akan mencabut masing-masing laporan, baik di Polres Buleleng dan Denpom IX/Udayana.

Ketiga, kedua pihak menyatakan sepakat permasalahan tersebut telah selesai dan tidak akan melakukan penuntutan hukum di kemudian hari.

Koster menegaskan, Bali saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang penanganannya perlu kerja keras bersama.

Menurutnya, sinergi antara berbagai pihak dalam menangani pandemi sangat dibutuhkan.

"Semua pihak saya harap mendukung upaya (damai) yang dilakukan hari ini. Tdak ada lagi pihak yang mencoba memanasi. Atau melakukan tindakan yang tidak kondusif," terangnya.

Di tempat yang sama, Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak mendukung penuh upaya damai yang dilakukan.

Menurutnya, saat ini seluruh masyarakat bersama pemerintah dan TNI-Polri, harus bersama-sama melawan Covid-19.

Apalagi, lanjut dia, Buleleng sudah baik dalam penanganan Covid-19, bahkan menjadi contoh kabupaten lain di Bali dan di berbagai tempat.

"Pada intinya kedua belah pihak juga menginginkan damai. Masyarakat bukan lawan kami. Lawan kita sekarang adalah Covid-19," tegasnya.

"Tidak ada lagi proses hukum. Semuanya selesai. Mudah-mudahan ini bisa jadi momentum lebih baik untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung," terangnya.

Sementara itu, kuasa hukum warga Sidetapa, Kadek Cita Ardana Yudi menyampaikan akan mencabut laporan terhadap Dandim 1609/Buleleng Letkol Windra yang dilayangkan di Denpom IX/Udayana.

Sementara untuk laporan di Polres Buleleng, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan penyidik di Polres Buleleng, terkait laporan yang sebelumnya dilayangkan Dandim Letkol Windra.

"Kami berharap Pak Dandim segera mencabut laporannya di Polres Buleleng. Begitu terjadi, kami pun selaku kuasa hukum warga Sidetapa akan mencabut juga laporan ke Denpom IX/Udayana," kata Ardana.

Ardana yang dari awal mendampingi warga Sidetapa pun menyatakan upaya perdamaian itu merupakan langkah yang tepat dan akan mendukung program pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Intinya permohonan perdamaian itu kami sama-sama memaafkan dan kami sama-sama mencabut laporan, dan ketika terjadi mediasi seperti tadi, proses ini sampai di sini. Kami berdamai," terangnya.

Selain gubernur dan Pangdam Udayana, mediasi juga dihadiri Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna, dan Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto.

Sementara pihak Desa Sidetapa yang hadir yakni Perbekel Sidetapa Ketut Budiasa, tokoh masyarakat Sidetapa yang kini anggota DPRD Bali dari Hanura I Wayan Arta, dan tiga kuasa hukum warga Sidetapa, Kadek Cita Ardana Yudi, Made Arnawa, dan Komang Nila Adnyani.

Warga yang terlibat kericuhan dan insiden baku pukul saat kegiatan rapid test antigen massal, juga hadir dalam mediasi.