Di Sumsel Banyak Ditemukan NIK Bermasalah, Hambat Vaksinasi Covid-19

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Provinsi Sumatera Selatan Ferry Yanuar mengatakan, dari laporan yang ia terima petugas vaksinasi di lapangan sering mendapati NIK bermasalah.

Dimana ketika NIK diinput ke dalam sistem ternyata telah digunakan oleh orang lain. Kejadian itu sempat berlangsung di dalam salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Palembang.

"Beberapa kasus itu juga ditemukan di tempat umum. Mungkin ada salah input data dari petugas (vaksinasi) karena NIK ini cukup banyak,"kata Ferry, melalui sambungan telepon, Rabu (1/9/2021).

Ferry menjelaskan, temuan NIK yang bermasalah itu telah mereka laporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumsel. Tak adanya NIK yang terdaftar atau ganda itu membuat vaksinasi untuk calon penerima harus tertunda.

Sehingga, penyelesaian permasalah tersebut diharapkan dapat segera diatasi dalam waktu cepat.

 "Karena jika dibiarkan akan menghambat upaya pemerintah daerah untuk mempercepat program vaksinasi guna mencapai kekebalan komunal (herd immunity)," ujarnya.

Selain itu, Ferry mengakui bahwa jumlah vaksin yang terbatas merupakan kendala utam. DImana saat cakupan vaksinasi di Sumsel masih sekitar 20 persen atau 1,1 juta orang untuk dosis pertama dan 12 persen 766.000 orang untuk dosis kedua. 

"Rendahnya vaksinasi ini tidak lepas dari keterbatasan vaksin yang dipasok dan juga interval vaksinasi yang berbeda.Untuk sinovac interval vaksinasinya sekitar satu bulan sedangkan AstraZeneca sekitar tiga bulan,”ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengaku hampir tiap hari menyuarakan ke pemerintah pusat agar jumlah vaksin ditambah sehingga Herd Immunity dapat segera dicapai.

"Kuota (vaksin) memang di tentukan Kemenkes, tapi kita harap kuota kita juga ditambah. Sudah tiap hari kita minta bamun belum dipenuhi. Adanya beragam vaksin baru, harapannya kebutuhan kita segera terpenuhi," kata Herman.