Polemik Honor Pemakaman Covid-19 di Jember, Begini Kondisinya di Banyuwangi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memastikan tidak ada honor atau insentif dari setiap pemakaman jenazah Covid-19 di daerahnya sebagaimana terjadi di Jember.

Ipuk mengatakan, jajaran Satgas Covid-19 di Banyuwangi bekerja sukarela untuk menanggulangi pandemi.

"Kalau di Banyuwangi, kami Satgas Covid tidak menerima honor dalam bentuk apa pun, kami ikhlas membantu masyarakat agar bebas dari penyebaran Covid," kata Ipuk usia melantik relawan tenaga kesehatan di kantor bupati, Rabu (1/9/2021).

Menurutnya, dalam suasana pandemi seperti ini dibutuhkan empati. Sebab, ekonomi sulit dan banyak masyarakat terdampak.

"Ya bagi kami (tidak etis) karena masyarakat sedang sulit, ekonomi sulit, dan dibutuhkan empati," ucap dia.

Larangan menerima kompensasi ataupun insentif dana Covid-19 tidak hanya berlaku bagi bupati, namun juga seluruh jajaran/pejabat di lingkup pemkab.

ASN di Pemkab, misalnya, harus menyisihkan gajinya untuk membantu masyarakat terdampak.

"Bukan malah menerima tambahan income, karena income mereka cukup," katanya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah pejabat, mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember hingga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistisk BPBD Jember menerima honor dari pemakaman jenazah pasien Covid-19.

Jika ada satu warga yang meninggal dunia, para pejabat yang tergabung dalam tim pemakaman tersebut mendapatkan Rp 100.000.

Lantaran banyaknya warga yang meninggal, honor pun bernilai fantastis hingga mencapai Rp 70.500.000. Adapun, total nilai honor dari empat pejabat itu mencapai Rp 282.000.000.

Belakangan, honor itu dikembalikan oleh bupati dan pejabat lainnya. Bupati Jember Hendy Siswanto meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat penerimaan honor tersebut.