NEWS
Salin Artikel

Uang Dikembalikan, Kasus Pemotongan Dana BST Rp 300.000 di Karawang Dihentikan

"Setelah kami dalami dan menerjunkan tim ke lapangan, masalah pemotongan ini memang terjadi namun sudah dikembalikan. Jadi tidak bisa diproses lebih lanjut," kata Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana, ditemui di kantornya, Rabu (25/8/2021).

Martha mengatakan, pihaknya menerima laporan persoalan pemotongan BST di Desa Pasirtalaga saat ia baru menjabat, dua minggu lalu.

Tim telah diterjunkan ke lapangan. Hanya saja saat pengumpulan data, sudah terjadi pengembalian.

"Iya sudah ada sebelum kita proses, jadi bagaimana kita lanjuti. Ini juga karena pertimbangan kemaslahatan orang banyak," katanya.

Berangkat dari kasus itu, Kejari Karawang akan turun ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi tentang pengelolaan dana bantuan.

Ia berharap masyarakat mengetahui cara mengelola dana bantuan secara benar. Tujuannya agar kasus pemotongan serupa tak lagi terjadi.

"Rencananya minggu depan kita akan gerak ke desa-desa menemui aparat desa dan tokoh masyarakat," ujarnya.

Selain itu, sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang bantuan pemerintah harus diketahui banyak pihak agar tidak terjadi kasus hukum.

Dia mengaku akan terjun langsung kemasyarakat dan berdiskusi lebih banyak lagi mengenai hukum.

"Salah satu tugas kami yang bagaimana masyarakat memahami hukum," kata dia.


BST Rp 600.000 dipotong Rp 300.000

Diberitakan sebelumnya, Ade Munim (42), warga Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang curhat BST yang ia terima dipotong Rp 300.000. Harusnya ia menerima Rp 600.000.

"Itu diambil oleh perangkat desa setempat, dengan alasan buat bantuan yang kena Covid, yang Rp 300 ribu," kata Ade ditemui di rumahnya, Dusun Pasirtalaga 1, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Rabu (4/8/2021).

Ade mengungkapkan, pemotongan itu dilakukan pada Selasa (27/7/2021), saat ia mengambil uang BST dari petugas pos di salah satu rumah warga.

Kemudian, setelah mendapatkan uangnya senilai Rp 600.000, Ade ditemui oleh perangkat desa yang memintanya uang senilai Rp 300.000 dengan alasan untuk membantu warga yang terkena dan terdampak Covid-19.

Ade mengaku jika sebelumnya pada Sabtu (24/7/2021), ia diminta tandatangani surat pernyataan. Namun ia mengaku tidak mengetahui isi surat tersebut dan tidak dijelaskan tujuannya.

Seharusnya, kata Ade, sebelum melakukan pemotongan untuk warga terpapar dan terdampak Covid-19 dilakukan terlebih dahulu musyawarah dengan warga. Pun harus transparan kepada siapa saja uang itu diberikan.

Alasan kades potong BST

Sementara itu, Kepala Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang Yani Utari Indrayani mengatakan, pemotongan atau pengalihan BST didasari rasa keprihatinan atas banyaknya warga yang terpapar Covid-19. Ia dan perangkat desa mengaku sadar bahwa itu tanggungjawabnya.

Namun anggaran PPKM tahun 2021 yang bersumber dari dana desa tak ada. Dana tersebut sudah dicairkan pada periode kepala desa sebelumnya. Yani menyebut tidak ada serah terima pertanggungjawaban.

Yani mengungkapkan, BST tidak semua tepat sasaran. Data dari Kemensos pun carut marut. Misalnya ada warga yang sudah meninggal dan pindah masih tercatat sebagai penerima. Ada juga bukan warga Desa Pasirtalaga yang menerima.

Ia menyebut telah berkomunikasi dengan pihak kantor pos dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) untuk memperbaharui data penerima BST. Namun, pihaknya tidak diberi kewenangan. Jika pun bisa diubah, kata dia, waktunya sangat lama, sedangkan warga terdampak pandemi virus corona belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Karena itu, kata Yani, pihaknya berpikir bagaimana cara membantu masyarakat yang terpapar covid-19 dan yang melaksanakan isolasi mandiri.


Tanpa paksaan

Sebelum penyaluran, kata dia, ia telah melakukan rapat koordinasi dengan para perangkat Desa Pasirtalaga. Pun sosialisasi kepada warga perihal maksud dan tujuannya.

Karenanya ia menyebut pemotongan bansos itu sebagai pengalihan dengan tanpa paksaan.

Yani berharap ke depan penyaluran BST langung melalui pemerintah desa, bukan menggandeng pihak ketiga. Sebab, desa mempunyai perangkat kerja yang lengkap, memiliki data dan rekening bank.

Apalagi penyaluran BST saat ini tetap meminta bantuan pemerintah desa tanpa memberikan anggaran operasional.

Pemerintah, kata dia, sebaiknya memberikan BST dalam bentuk kuota. Jika tidak bisa, pemdes diberikan kewenangan untuk mengupdate data secara berkala.

https://regional.kompas.com/read/2021/08/25/142602778/uang-dikembalikan-kasus-pemotongan-dana-bst-rp-300000-di-karawang

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.