Kebijakan Pemerintah Daerah Tangani Covid-19, Ini Rekomendasi Ahli

Termasuk, kebijakan dalam upaya menangani pandemi Covid-19 saat ini.

Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar upaya penanganan Covid-19 tidak justru menciptakan situasi yang kontraproduktif.

Dekan Fakultas Ilmu Sipil dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi melihat, saat ini antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah semakin bersinergi dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Kalau belakangan yang saya lihat semakin ada sinergi yang semakin kuat antara pusat dan daerah, kalau dulu kan sempat ada kontestasi ketegangan soal data, soal macam-macam. Tetapi belakangan saya lihat sinergi antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah kabupaten/kota semakin kuat," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sipil dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/08/2021).

Kampanye hingga edukasi

Wawan Mas'udi menyampaikan bicara terkait sumber penanganan Covid-19, pemerintah daerah memang tidak bisa berbuat banyak. Sebab semuanya tersentral di pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam upaya menangani pandemi yang bersifat lebih lokal.

"Bicara soal vaksin, soal bantuan sosial, soal obat-obatan kan daerah tidak bisa berbuat banyak karena kan ada sentralisasi di sistem logistik. Sementara yang bisa dilakukan di daerah ya kebijakan-kebijakan yang bersifat lebih lokal dan mikro aja untuk menahan pergerakan orang, memastikan beberapa program bisa dilaksanakan," ungkapnya.

Misalnya, dalam menangani masyarakat yang masih abai dan tidak percaya akan Covid, pemerintah daerah bisa bergerak untuk melakukan kampanye.

Memberikan edukasi ke masyarakat bahwa situasi pandemi Covid-19 saat ini nyata.

Menurutnya kesadaran dan pastisipasi masyarakat sangat berperan dalam upaya menurunkan angka kasus positif.

"(Sanksi) Saya kira tidak efisien, susah . Ya simbolik perlu lah dalam arti yang buka seenaknya disegel itu penting, itu perlu. Tapi yang lebih penting soal kesadaran dan partisipasi masyarakat, sanksi penting untuk menunjukan bahwa ini serius," ucapnya.

Menurutnya tingkat kesadaran masyarakat saat ini jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Seperti memakai masker sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat.

"Sudah semakin terbiasa, kalau dulu kan enggak ya. Dulu kan ada ketakutan yang luar bisa, sekarang masih ada kekhawatiran tetapi nuansanya sudah beda, dan masyarakat sudah mulai aware lah, kalau mengalami sesuatu yang kelihatanya mengarah ke situ kan segera melakukan sesuatu untuk dirinya, termasuk untuk tindakan-tindakan preventif," ungkapnya.

Meski tingkat kesadaran sudah meningkat, lanjutnya, pemerintah daerah tetap perlu untuk terus mengampanyekan protokol kesehatan.

Sehingga masyarakat terus mendapatkan peringatan dan menjadi tidak lengah.

"Menurut pendapat saya memang harus terus menerus dikampanyekan untuk kesadaran ini, jangan sampai lengah. Seolah-olah ini sudah turun, lengah nanti naik lagi," tegasnya.

Dalam mendukung percepatan vaksinasi, beberapa kepala daerah melakukan berbagai terobosan.

Misalnya Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang mengelar pasar murah di lokasi vaksinasi. Pasar murah ini sengaja digelar untuk memancing animo warga masyarakat agar mau divaksin.

Kemudian Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin yang membuat terobosan dengan undian hewan ternak bagi warga yang bersedia di vaksin.

Undian hewan ternak diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Sebab mayoritas warga Trenggalek bekerja sebagai petani dan peternak.

Wawan Mas'udi berpendapat, antusiasme masyarakat akan vaksin saat ini cukup tinggi. Hal itu menunjukan masyarakat sudah sadar akan pentingnya mendapatkan vaksinasi.

Terbukti, di setiap pelaksanaan vaksinasi  banyak masyarakat yang mengantri.

"Pendapat saya masyarakat sekarang sudah aware kok, wong ramai-ramai pada daftar vaksin. Artinya tanpa ada iming-iming kayak pasar murah, voucer, masyarakat sudah mengantre, banyak yang sudah daftar satu minggu, dua minggu, tiga minggu belum dapat vaksin. Artinya tidak usah khawatir lah," ucapnya.

Diakuinya, memang masih ada yang tidak mau atau menolak vaksin.

Namun, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena yang terpenting secara umum warga masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk vaksin.

"Ya pasti ada yang melawan vaksin ini, jangankan vaksin yang Covid, vaksin yang lama-lama juga masih banyak kok kelompok yang menolak. Ya enggak papa, secara umum yang penting masyarakat sudah punya kesadaran itu," urainya.

Antusiasme warga masyarakat akan vaksin, lanjutnya, perlu disikapi pemerintah daerah dengan persiapan yang matang.

Jangan sampai, justru menimbulkan resiko penularan dari kerumunan yang terjadi.

"Pelaksanaan ya dibuat seaman mungkin, jangan justru memunculkan risiko lebih lanjut. Di situasi sekarang ini salah satu cara terbaik kan sedapat mungkin mengurangi risiko sampai level serendah mungkin," tegasnya.

Wawan Mas'udi mengungkapkan, kepala daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan penanganan Covid-19 di wilayahnya.

Monitoring dan evalusi tersebut untuk melihat dampak dari kebijakan yang dikeluarkan.

"Tugas kepala daerah kan memang itu, dia harus melakukan monitoring, evaluasi dan melihat berhasil atau gagalnya penyebabnya apa, itu juga penting," urainya.

"Recovery dalam arti tidak semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi ya, tapi memastikan agar roda ekonomi masyarakat ini berjalan dulu, kalau saya yang paling pokok itu pertumbuhan ekonomi kan akan menyusul nanti ya kalau roda ekonomi berjalan," ujarnya.

Dialog kebijakan antara pusat dan daerah untuk pemulihan ekonomi ini perlu lebih diefektifkan.

Sebab tantangan masing-masing daerah berbeda-beda.

"Antara daerah yang dominan wisata dengan daerah dominan pertanian, dengan daerah industri jasa itu beda banget kan. Makanya perlu ada pemetaan berbasis teritori atau regional, dari situ policy untuk recovery-nya bisa jauh lebih tajam lagi ke depan," pungkasnya.