Menjerit Hasil Tangkap Anjlok, Ratusan Nelayan Terdampak Pembangunan Pelabuhan Patimban

SUBANG, KOMPAS.com - Ratusan nelayan terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Indramayu menjerit lantaran hasil tangkap anjlok.

Mereka pun meminta pemerintah daerah menjembatani aspirasi mereka.

Kepala Bidang Pelaporan dan Pengaduan Paguyuban Nelayan Indramayu Junanto mengatakan, nelayan menemui banyak kendala sejak Pelabuhan Patimban dibangun.

Kendala itu di antaranya perairan sekitar menjadi banyak buih dan ada pembuangan ke tengah perairan.

"Yang paling fatal itu di bibir muara kita, adalah ombak dari benturan dinding pemancang itu masuk ke wilayah muara kita," ujar Junanto di Kantor Pemkab Subang, Senin (23/8/2021).

Menurutnya dampak semakin terasa sejak setahun terakhir, apalagi sejak pancang pemecah ombak pelabuhan telah berdiri.

Akibat hal itu, kata Junanto, membuat hasil tangkap mereka turun drastis. Termasuk pendapatan mereka.

Dalam satu tahun, ia menyebut penghasilan satu pemilik kapal berukuran 2 sampai 3 GT turun Rp 100 juta, bahkan ada pula yang lebih.

"Sekarang ada (hasil tangkap) ada, tapi nggak seperti dulu. Yang biasanya satu hari biasa mendapat Rp 7 juta, (sekarang) itu kadang dua juta, satu juta. Sedang perbekalan bisa mencapai 300-400," kata dia.

Ia menyebut, ada sekitar 155 nelayan di Muara Ujung Gebang, Indramayu.

Letak muara itu diketahui berada di perbatasan Subang dan Indramayu. Namun saat ini hanya tinggal sekitar 115. Beberapa di antara mereka ada yang frustasi dengan keadaan.

"Ada juga kapal yang sengaja di tenggelamkan. Ada sekitar 5 kapal," ujar dia.

Karena dampak itu, kata dia, para nelayan menuntut kompensasi berupa uang dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban.

Meski begitu pihaknya tidak mematok besarannya.

"Kita tidak meminta berapanya, yang jelas dari mereka bisa mengkalkulasi atas dampak apa saja yang kami rasakan," ujar dia.

Karena itu, ia berharap dalam dua minggu ke depan sudah ada kejelasan tentang kompensasi bagi nelayan yang terdampak Pelabuhan Patimban.

Jika tidak, pihaknya mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar.

Dorong kepala daerah dan legislatif

Ketua Forum Masyarakat Peduli Jabar Asep Sumarna Toha mengatakan, audiensi pada Senin (23/8/2021) siang itu sebagai sebagai sarana penyampaian aspirasi nelayan terkait kompensasi atas pembangunan pelabuhan Patimban kepada para nelayan.

Asep menyebut terdapat upaya penyesatan di dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan Pelabuhan Patimban.

Salah satunya menyatakan areal tersebut bukan area tangkap ikan.

Berdasarkan data dari Pemerintah Desa (Pemdes) yang didapat dari Patimban, nelayan yang terdampak sebanyak 800 orang.

Sementara nelayan Desa Ujunggebang Indramayu ada sebanyak 200 orang. Sehingga total ada total 1.000 orang nelayan dengan jumlah perahu sebanyak 250 perahu.

Karena itu, ia mendorong para kepala daerah dan legislatif mengusut unsur penyesatan AMDAL dan memperjuangkan nasib nelayan yang terkena dampak pembangunan pelabuhan Patimban.

"Kami membantu nelayan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan masyarakat sudah menjadi tugasnya Bupati, Forkopimda Subang dan Indramayu agar bersama-sama memperjuangkan rakyatnya" ujar Asep.

Sementara Bupati Subang Ruhimat berharap masalah itu mendapat titik temu dalam dua minggu ke depan.

Ia mengaku mendapat keluhan dari nelayan yang hasil tangkapannya berkurang akibat dampak adanya pelabuhan.

Pun KSOP sebagai operator Pelabuhan Patimban menurutnya mempunyai dasar kebijakan tersendiri. Sebab tuntutan itu tidak ada regulasinya.

"Saya atas nama pemerintah, harus membuat keseimbangan untuk para nelayan maupun KSOP. Sehingga kami akan follow up lagi. Mudah-mudahan dua minggu benar-benar tidak ada lagi demo. Mudah-mudahan selesai," ucap Ruhimat.

Ruhimat juga mengaku terus berkoordinasi dengan Pemkab Indramayu. Sebab, banyak nelayan Indramayu yang menangkap ikan di perairan Patimban.

Bupati Indramayu Nina Agustina Da'i Bachtiar mengatakan, kehadirannya dalam audiensi itu sebagai bentuk dukungan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi para nelayan.

Ia memastikan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat. Meski begitu, kata dia, pembangunan Pelabuhan Patimban tidak bisa dipungkiri merupakan program nasional.

Sehingga ia berharap semua pihak menjembatani aspirasi dengan pikiran yang jernih dan tidak saling memprovokasi.

"Kalau ada yang tidak terakomodir mohon untuk tidak saling memprovokasi," kata Nina.

Harus ada tolak ukur kompensasi

Kepala KSOP Patimban Hery Purwanto menyampaikan, pihaknya telah menerima pengaduan serta telah melakukan dialog dengan para perwakilan nelayan.

Ia juga telah menjelaskan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku.

Hery menyebut penentuan area tangkap ikan merupakan wewenang pihak berwenang berdasarkan konsesus dengan pemerintah pusat.

Adapun tentang kompensasi atau ganti rugi nelayan atas dampak pembangunan pelabuhan Patimban, Hery menyebut ada kendala pada aturan dan ketentuan yang tidak mengatur terkait adanya kompensasi.

Menurutnya, harus ada tolak ukur yang menjadi dasar atas pemberian kompensasi kepada para nelayan terdampak.

"Saya hanya petugas yang menjalankan aturan, jika kami membayarkan sesuatu harus ada dasarnya, karena yang kami bayarkan uang negara," ujar Hery dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.