Soal Korupsi Dana Bansos, Risma: Jangan Main-main

KOMPAS.com - Penny Tri Herdiani (28), seorang Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ditetapkan tersangka oleh polisi.

Adapun kasus yang menjeratnya adalah dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) PKH senilai Rp 450 juta.

Menyikapi hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini merasa geram. Sebab, dana yang dikorupsi itu diperuntukan bagi warga miskin yang membutuhkan bantuan saat pandemi Covid-19.

Terlebih lagi, tersangka yang merupakan pendamping PKH itu selama ini juga sudah diberikan honor dari pemerintah atas kerja yang dilakukan.

"Jangan main-main dengan tugas dan amanat yang sudah diberikan. Bantuan itu diberikan untuk masyarakat miskin yang beban hidupnya berat, apalagi di masa pandemi. Jangan lagi dikurangi dengan cara melanggar hukum," katanya, Minggu (8/8/2021).

Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi dan mendorong aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas.

"Aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjalankan tugasnya. Kalau memang ada bukti yang kuat, jangan segan untuk bertindak supaya ada efek jera," tegasnya.

"Saya mengapresiasi langkah Polres Malang yang telah mengungkap kasus ini. Kemensos akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelanggaran dan penyalahgunaan dana bantuan seperti ini," tambahnya.

Sebelumnya, Polres Malang telah menaikan status Penny sebagai tersangka atas kasus korupsi penyaluran dana bansos PKH senilai Rp 450 juta.

Dari pemeriksaan yang dilakukan polisi, kasus korupsi yang dilakukan tersangka sudah dilakukan sejak 2017 hingga 2020.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka menggunakan modus menyalahgunakan Kartu Keluarga sejahtera (KKS) milik 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pengakuan tersangka, dana tersebut sebagian tidak diberikan kepada yang bersangkutan, KPM sudah tidak ada di tempat atau meninggal, dan ada yang tidak diberikan sama sekali.

"Tersangka diduga menyalahgunakan dana bantuan milik 37 KPM tersebut untuk kepentingan pribadi seperti pengobatan orangtuanya yang sakit, pembelian barang peralatan elektronik seperti kulkas, TV, laptop, keyboard, kompor, AC, motor Yamaha NMax. Sisanya untuk kepentingan sehari-hari," kata Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono dalam rilis di Mapolres Malang, Minggu.

Atas perbuatannya itu tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 subsider Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan pasal itu, tersangka terancam hukuman penjara paling tinggi seumur hidup.

Penulis : Kontributor Malang, Andi Hartik | Editor : Dheri Agriesta