Sudah 7 Bulan, Korban Longsor Sumedang Belum Terima Kepastian Relokasi

Longsor yang terjadi di Dusun Bojong Kondang pada 9 Januari 2021 tersebut menewaskan 40 warga.

Selain itu, ratusan warga yang berada di zona merah lokasi longsor juga terpaksa mengungsi.

Korban dan warga terdampak longsor meminta pemerintah memberikan kepastian soal tempat relokasi yang sebelumnya dijanjikan kepada warga.

Salah seorang korban longsor, Bangkit Pasaribu mengatakan, dalam peristiwa longsor tersebut ia kehilangan istri dan tiga orang anaknya. Rumahnya pun rata dengan tanah.

Pasca-longsor hingga saat ini, Bangkit dan seorang anaknya masih tinggal di rumah susun (Rusun) di wilayah Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang menjadi rumah sementara korban longsor Desa Cihanjuang.

"Istri dan tiga anak saya meninggal tertimbun longsor. Saya dan satu orang anak saya yang selamat sejak longsor itu tinggal di sini," ujar Bangkit kepada Kompas.com di Rusun milik Pemprov Jabar di wilayah Rancaekek, Bandung, Senin (26/7/2021).

Bangkit menuturkan, selama 6 bulan terakhir, pemerintah memang mebayarkan sewa rusun tersebut.

Selain itu, ia juga menerima bantuan berupa beras untuk kebutuhan selama di rusun.

Namun, menurut Bangkit, sampai saat ini ia belum menerima kepastian dari pemerintah dan tidak tahu sampai kapan harus tinggal di rusun.

"Tinggal di sini memang tenang. Tapi kami tetap harap-harap cemas, karena sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah. Kami ini mau direlokasi ke mana. Apakah kami mau dibangunkan rumah, atau pemerintah memberikan uangnya untuk kami membangun rumah sendiri," tutur Bangit.

Bangkit mengatakan, korban longsor lainnya juga merasakan hal yang sama.

"Yang tinggal di rusun ini awalnya ada 13 KK, sekarang tinggal 10 KK, karena sebagian sudah pindah. Yang lain, kebanyakan ngontrak di tempat lain," kata Bangkit.

Hal senada disampaikan Karyanto, warga Perum SBG yang terdampak longsor.

"Dulu itu di perumahan kami ada 65 KK terdampak longsor di Perum SBG. Tapi kemudian hanya 15 KK yang katanya akan direlokasi. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian kapan dan ke mana kami mau direlokasi," ujar Karyanto.

Karyanto menuturkan, ia bersama istri dan anaknya masih tinggal di rusun, karena pemerintah belum mengizinkan untuk kembali menempati rumah di Perum SBG.

"Saya tidak berani kembali ke rumah, karena belum ada kepastian juga dari pemerintah terkait aman tidaknya rumah saya di lokasi itu. Kalau memang aman, saya mau kembali. Kalau tidak aman dan harus direlokasi, kami berharap ada kepastian dari pemerintah," tutur Karyanto.

Warga lainnya, Ade (55) mengatakan, rumahnya di sekitar lokasi longsor dibongkar pemerintah untuk kepentingan jalur evakuasi korban longsor.

Sebelum dibongkar, pemerintah menjanjikan akan memprioritaskan untuk mengganti rumah warga yang dibongkar ini.

Tapi, sampai saat ini tak jelas realisasinya.

"Dulu, demi kemanusiaan kami ikhlas rumah kami dibongkar. Ada 5 rumah di sini yang dibongkar untuk kepentingan jalur evakuasi. Pemerintah janjinya akan memprioritaskan penggantian rumah kami yang dibongkar itu. Tapi sampai sekarang hanya janji manis. Belum jelas kami mau dibangunkan rumah di mana dan kapan," ujar Ade.

Ade dan warga lainnya tidak berharap yang muluk-muluk kepada pemerintah.

Korban maupun warga terdampak lainnya hanya ingin kepastian tempat tinggal.

"Sampai sekarang pemerintah hanya janji manis. Tidak jelas kapan dan mau direlokasi ke mana kami ini," tutur Ade.

Sementara itu, Kepala Desa Cihanjuang Yuyus Yusuf mengatakan, pemerintah desa telah sering menyampaikan keluhan warga ini kepada Pemkab Sumedang.

Namun, hingga saat ini Pemkab Sumedang belum memberikan kepastian terkait relokasi korban bencana longsor di wilayahnya ini.

"Kami tidak menutup mata dengan banyaknya keluhan dari warga korban longsor ini. Kami sudah sering juga menyampaikannya, tapi sejauh ini memang belum ada kepastian dari pemerintah daerah," ujar Yuyus.

Yuyus menuturkan, pihak desa juga berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait berapa total kepala keluarga yang akan direlokasi, lokasi untuk relokasi, dan waktu kepindahan.

"Karena pemerintah daerah dianggap masih sebatas janji manis. Warga sudah ada yang berinisiatif untuk menulis surat yang ditujukan ke Pak Presiden," sebut Yuyus.

Tanggapan Bupati

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, Pemkab Sumedang saat ini sedang berupaya keras agar relokasi segera direalisasikan.

"Pemda sedang berupaya keras agar relokasi warga terdampak longsor Cimanggung ini segera terlaksana," ujar Dony kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin.

Dony menuturkan, untuk progresnya, Pemkab Sumedang saat ini sudah menyediakan lahan di Perum SBG.

"Lahannya sudah siap, sudah akta hibah ke Pemda. Lahan yang di Cinanjung juga sudah siap, karena milik Pemda," tutur Dony.

Dony menyebutkan, terkait usulan pembangunan rumah khusus untuk relokasi dari Pemkab Sumedang juga sudah lama disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan diinput ke aplikasi Si Baru.

"Saat ini, kami sedang menunggu verifikasi lapangan dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan (Balai Besar Perumahan). Verifikasi lapangan tersebut terkendala oleh PPKM Darurat/Level 4," kata Dony.

Menurut Dony, rencananya verifikasi lapangan akan dilaksanakan setelah PPKM Level 4 selesai.