Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

KOMPAS.com – Pemerintah pusat kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk terus mengampanyekan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun serta air mengalir (3M) di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, 3M ampuh mencegah penularan Covid-19. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi tidak boleh berhenti.

"Penting sekali melakukan kampanye 3M dalam konteks saling mendukung. Jadi, saya pikir, perlu ada edukasi (lebih) kepada masyarakat," kata Luhut dalam rapat koordinasi (rakor) virtual Kampanye 3M, Jumat (23/7/2021).

Terlebih, lanjut Luhut, saat ini terdapat varian baru Covid-19 bernama varian delta. Varian ini memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Efek varian delta juga membuat negara-negara maju, seperti Australia dan beberapa negara di Eropa serta Amerika kembali mengalami peningkatan kasus.

"Kalau kita lihat, negara maju dengan tingkat vaksinasi tertinggi kemarin kembali mengalami peningkatan kasus karena varian delta. (Itu) setelah relaksasi," kata Luhut.

Kampanye 5M

Mengenai imbauan Menko Marves, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil pun merespons dengan menjabarkan tiga hal.

Pertama, gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini mengusulkan agar ada keputusan final istilah protokol kesehatan (prokes) untuk disampaikan ke masyarakat.

Pasalnya, kampanye yang berjalan di Jabar adalah 5M, yakni 3M plus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jika ada perubahan istilah, Ridwan Kamil khawatir masyarakat bingung.

"(Kampanye) di Jabar sudah bukan 3M, tapi 5M. Jadi, spanduk di desa-desa itu bahasa publiknya sudah lama 5M, bukan 3M. Kalau sekarang harus balik lagi dari 5M ke 3M, tidak masalah juga. Cuma, nanti ada pertanyaan dari publik mengenai 2M sisanya bagaimana," kata Kang Emil dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/7/2021).

Kedua, terkait penggunaan istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB). Menurutnya, jika pemerintah kembali menggunakan istilah new normal, Indonesia akan kembali pada 2020 ketika pertama kali pemerintah melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Mohon izin, kita hindari juga kata new normal lagi, pak. Sudah disepakati juga narasinya adaptasi kebiasaan baru (AKB)," kata Kang Emil.

Ketiga, Kang Emil mendorong penggunaan aplikasi dan teknologi yang sama dalam memantau mobilitas masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Ia mencontohkan kasus disiplin memakai masker dan menjaga jarak. Jika mengacu pada data aplikasi pemantauan, tingkat kedisiplinan warga Jabar dalam memakai masker adalah 86 persen dan menjaga jarak 83 persen.

Namun, data tersebut berbeda dengan data berdasarkan aplikasi pemantauan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut aplikasi tersebut, tingkat kedisiplinan masyarakat jabar dalam mematuhi protokol kesehatan berada di bawah 75 persen.

Kang Emil mengaku, tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi dari Google, Facebook, dan lain-lain. Namun, cara mengukurnya harus satu patokan agar tidak ada perbedaan data. Pasalnya, pejabat publik di daerah harus terus berkomunikasi dengan masyarakat sehingga datanya harus sinkron.

"Mohon izin kepada Kepala BNPB, (teknologinya) perlu disinkronisasi," kata Kang Emil.