Curhat PKL di DIY, Modal Habis untuk Hidup Selama PPKM Darurat tapi Bantuan Belum Datang

Selama satu pekan ini warga dilarang untuk keluar rumah jika tidak benar-benar penting.

Akibatnya dirasakan langsung oleh para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Yogyakarta.

Mereka mengaku tidak bisa berjualan di masa PPKM, ditambah lagi modal sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Mukhlas Madani mengatakan, kekuatan ekonomi Yogyakarta bertumpu pada dua sektor pertama adalah pendidikan dengan adanya mahasiswa kedua adalah wisata.

Sedangkan selama PPKM darurat, keduanya tidak diperbolehkan untuk beroperasi sementara.

“Selama PPKM darurat ini mahasiswa tidak ada di Yogyakarta kalau ada sangat kecil jumlahnya. Wisata juga sedikit, ini yang memukul kondisi PKL di Yogyakarta,” katanya melalui Zoom Meeting bersama wartawan, Jumat (9/7/2021).

Ditambah lagi sekarang ini kondisi Malioboro saat malam hari diberlakukan pemadaman lampu jalanan agar warga tidak berkumpul saat malam hari, sehingga para PKL memilih tidak berjualan dan menunggu hingga kebijakan PPKM darurat berakhir.

"Bukan hanya omzet yang turun tapi tidak mendapat keuntungan sama sekali," ungkapnya. 

Dia mengungkapkan, APKLI memiliki data di DIY terdapat 20 ribu PKL, dari jumlah tersebut 50 persen memilih untuk tutup selama PPKM darurat berlangsung.

“Ada yang memilih tutup, ada yang tidak tahu kapan akan buka karena modal sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap dia.

Kondisi yang sama dirasakan PKL di Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman.

Dia mencontohkan seperti di Bantul dan Gunungkidul yang kekuatan ekonomi utamanya berada di sektor pariwisata. 

Selama PPKM Darurat, hasil penjualan mereka turun sampai 80 persen.

Mukhlas menyampaikan, sekarang ini yang dibutuhkan oleh para PKL adalah ruang untuk berdagang kembali. 

Beberapa dari mereka juga membutuhkan stimulan agar ke depan dapat berdagang kembali.

"Kalaupun tidak, bantuan untuk hidup sembako dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada bantuan. Kami menggandeng mitra untuk membantu mereka. Kalau dari pemerintah belum ada," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintarsih mengatakan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait pemberian bantuan bagi warga yang terdampak kebijakan PPKM darurat.

“Insya Allah bulan Juli bisa diserahkan,” katanya, Selasa (6/7/2021).

Saat ini, Kementerian sosial sedang merevisi anggaran untuk dialihkan memberikan bantuan kepada warga terdampak PPKM Darurat.

Dia memperkirakan bantuan yang didapat oleh warga berkisar Rp 300 ribu.

Bantuan itu sudah diberikan oleh pemerintah pusat sejak Januari sampai April, karena anggaran bantuan sosial hanya sampai April.

“Januari hingga April sudah tersalur sudah semua sudah 100 persen. besarannya Rp 300 ribu per bulan karena khusus pandemi yang BST itu. Terus ini kondisi PPKM darurat maka kebijakan pemerintah untuk diberi lagi perpanjangan di bulan Mei-Juni diberikan di bulan Juli,” jelas dia.