Kang Emil Prioritaskan Penanganan Covid-19, Pakar Ekonomi: Sebuah Langkah Tepat

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menunda 11 proyek infrastruktur dengan anggaran Rp 140 miliar untuk memprioritaskan penanganan Covid-19.

“Anggaran ini dialihkan untuk memberikan subsidi gratis berupa obat-obatan pasien Covid-19 bagi pasien isolasi mandiri (isoman). Sebab, hal itu menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (7/7/2021).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku, subsidi obat-obatan tersebut akan diatur melalui aplikasi Pikobar.

Untuk mendapatkan bantuan obat dan suplemen gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, para warga dapat mengajukan lewat aplikasi.

“Saya berharap, dana yang diambil dari 11 proyek infrastruktur ini semoga bisa membantu penanganan Covid-19,” kata Kang Emil.

Menanggapi langkah yang dilakukan orang nomor satu se-Jabar ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Ina Primiana memberikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut.

"Saat ini, banyak pasien Covid-19 kekurangan oksigen dan jumlah penderita tambah banyak. Mereka membutuhkan bantuan obat. Dialihkannya anggaran infrastruktur untuk penanganan Covid-19 merupakan satu keputusan yang sangat baik,” imbuhnya.

Ina menilai, Kang Emil mampu berpikir cepat, sehingga bisa memilah prioritas dan tingkat kepentingan di masa darurat Covid-19 saat ini.

Terlebih, daerah tidak mungkin secara terus-menerus meminta bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

Menurut Ina, kebijakan Pemprov Jabar merupakan potret kemampuan pemimpin daerah yang mampu melihat urgensi dari situasi darurat dan ketersediaan anggaran.

“Beliau (Kang Emil) berpikir, masih ada dana bisa dialihkan. Nanti untuk infrastruktur bisa dicari kembali. Sebab, hal ini berurusan dengan nyawa rakyat Jabar,” ujar ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia tersebut.

Kendati demikian, Ina merasa keputusan berani Kang Emil belum tentu bisa ditiru oleh para kepala daerah lain.

Sebab, pada masing-masing provinsi memiliki urgensi dan kondisi yang berbeda.

“Misalnya, provinsi lain memiliki anggaran tetapi tidak melakukan kebijakan seperti Pemprov Jabar. Nah, Kang Emil melihat dari sisi urgensitas karena penduduk Jabar lebih banyak dan tingkat terpapar Covid-19 tertinggi kedua,” kata Ina.

Namun, ia menekankan pentingnya seorang kepala daerah untuk berpikir cepat dan mengambil keputusan yang cerdas di masa darurat.

Hal itu termasuk soal alokasi anggaran di tengah melonjaknya angka kasus positif Covid-19 dan menipisnya ketersediaan ruang perawatan, oksigen, serta obat-obatan.

"Pemimpin harus berpikir cepat dan cerdas untuk membantu mencari solusi,” imbuh Ina.

Saran dari pakar ekonomi

Meski penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama, Ina menyarankan agar kepala daerah memulai upaya kolaborasi dengan berbagai pihak.

Salah satunya, kata dia, berkolaborasi dengan pihak swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

“Pemerintah daerah (pemda) bisa bekerja sama dengan BUMN atau badan usaha milik daerah (BUMD). Hal ini bisa menjadi solusi, apalagi BUMN di Jabar cukup banyak,” ujar Ina.

Selain untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, lanjut dia, kerja sama tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan.

Untuk itu, Ina mengimbau agar pemda mencari solusi terkait pergeseran anggaran infrastruktur. Sebab, keputusan ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

“Harus dicari solusinya supaya penanganan kesehatan dan ekonomi bisa seimbang. Pemda dapat mendaftar kembali dari anggaran yang ada dan memilah apa bisa dialihkan ke infrastruktur atau hal lain,” katanya.

Ina berharap, gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia cepat berlalu. Dengan begitu, proyek infrastruktur dapat berjalan kembali.