Pastikan Surabaya Siap Jalankan PPKM Darurat, Eri: Tak Ada Niatan Pemimpin Bikin Susah Masyarakatnya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan siap apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mengikuti kebijakan PPKM Darurat tersebut.

Hal ini menurutnya sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan provinsi untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

"Kalau kita mengikuti saja. Karena begini, ada pertimbangan, kalau kita dengan PPKM darurat misalnya, dia berlaku 14 hari. Tapi setelah 14 hari bisa berjalan (normal) sampai tahunan," kata Eri di Surabaya, Jumat (2/7/2021).

"Atau kita memilih tetap separuh-separuh, tapi kita tidak bisa bebas di tahun depan, wes koyok ngene terus yo opo (kondisinya seperti ini terus bagaimana). Kita pilih yang mana?" ujar Eri.

Eri memastikan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah pusat, provinsi maupun daerah tidak mungkin berniat menyengsarakan warga.

Sebelum diterapkan, lanjut Eri, pemerintah tentu sudah melakukan kajian mendalam mengenai dampak dan manfaat yang ditimbulkan.

"Langkah yang diambil pemerintah, baik itu pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah, tidak ada niatan dari pemimpinnya untuk membuat susah masyarakatnya. Keputusan yang diambil adalah sebuah keputusan untuk kemaslahatan umatnya," tutur Eri.

Hal ini dapat diketahui dari Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit yang hampir mencapai 100 persen.

Meski begitu, Eri sangat menyayangkan ketika masih saja ada warga yang belum percaya dengan adanya Covid-19.

"Kondisi Surabaya darurat apa tidak sih? Ada yang mengatakan tidak darurat. Lihat BOR rumah sakit, 100 persen, semuanya 100 persen. Berarti kan sudah darurat," kata Eri.

"Tapi warga tidak pernah darurat. Gak onok (tidak ada) Covid-19, gak onok (tidak ada) darurat. Omongane gitu (omongannya seperti itu). Ya, memang di Surabaya bukan orang Surabaya semua, campur," kata Eri.

500 warga meninggal

Eri menyebutkan, saat ini data kumulatif warga Surabaya yang meninggal karena Covid-19 telah mencapai 500 orang lebih.

Mereka pun harus dimakamkan secara protokol kesehatan. Sedangkan yang sakit dan masih dalam perawatan, jumlahnya mencapai 652 orang.

"Tinggal memilih yang mana. Mau dua minggu susah disik (dulu), enaknya setahun atau tidak pernah. Atau dilonggarkan dua minggu ini, tetapi setahun perkembangan cuma begitu saja. Tapi yang perlu dicatat adalah tidak ada seorang pemimpin yang kebijakannya itu menyusahkan umatnya," tegas Eri.

Meski demikian, Eri menyadari betul kondisi perekonomian masyarakat.

Apalagi ketika PPKM Darurat diterapkan, dimungkinkan akan ada penolakan.

Oleh karenanya, dia berharap masyarakat dapat melihat dari kedua sisi dampak dan manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

"Nah, ini nanti kalau PPKM Darurat, akan kita rapatkan dengan Forkopimda. Apa yang harus dilakukan untuk support masyarakat," ucap Eri.

Di Jawa Timur, pandemi Covid-19 dalam seminggu  terakhir berkembang sangat cepat diduga karena varian baru.

Hal ini menjadi persoalan serius tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga di banyak negara.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jatim, per hari  Kamis (1/7), penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.397 orang.

Sehingga angka kumulatif konfirmasi positif di Jatim mencapai 174.430 orang.

Penambahan kasus harian ini merupakan rekor tertinggi di Jatim sejak awal Covid-19 tahun lalu.

Penambahan tersebut lebih tinggi dari puncak kedua yang terjadi 15 Januari 2021 yaitu sebanyak 1.198 orang.

Konfirmasi dirawat mencapai 9.468 orang atau 5,43 persen. Penambahan pasien sembuh 695 orang, sehingga total pasien sembuh mencapai 152.297 orang atau 87,31 persen.

Saat ini kasus mingguan Jatim mulai naik sejak 8 Juni 2021 atau Minggu kedua Juni secara eksponensial, mendekati puncak Januari.

Kasus mingguan awal Mei 2021 sebanyak 1.346, sementara pada akhir Juni 2021 mencapai 6.129. Artinya jumlah kasus naik 455 persen.

Hal tersebut diduga temuan mutasi B1617.2 (varian delta) menjadi penyebab kenaikan kasus secara eksponensial.

Varian baru ini sangat menular mengakibatkan banyak yang tertular sehingga individu beresiko tinggi meninggal akibat Covid-19 mudah terpapar sehingga jumlah kematian meningkat.