PPKM Darurat, Tiap RW Zona Merah di Tasikmalaya Akan Dijaga Polisi

Langkah Kepolisian ini terus bersinergi dengan TNI dan unsur pemerintah daerah lainnya dalam menekan penyebaran melalui peningkatan ketat kedisiplinan protokol kesehatan (prokes) masyarakat.

"Personel dipastikan akan disiagakan sampai tingkat RW untuk memastikan warga di level RW banyak warga positif untuk membatasi pergerakan. Masyarakat isoman di tiap kampung terus dipantau oleh Tim Satgas saat PPKM Darurat," terang Doni, kepada wartawan di kantornya, Jumat (2/7/2021).

Doni menambahkan, maauarakat di perkampungan yang banyak bergejala Covid-19 mulai dari hilang indera perasa dan penciuman akan terus didata, dipantau dan dilaporkan untuk penindakan medis.

Sehingga, warga yang seharusnya isolasi mandiri tersebut akan diawasi setiap harinya supaya tak menyebarkan corona ke warga lain di dekatnya.

"Jangan kan masyarakat yang bergejala, warga yang tak bergejala seharusnya isolasi mandiri akan terus diawasi oleh petugas kami dan gabungan Satgas unsur pemerintah lainnya di tiap perkampungan setiap hari," tambah Doni.

Pihaknya pun akan menerjunkan 204 personel khusus yang ikut berperan aktif selama PPKM Darurat bersama TNI dan unsur pemerintah lainnya.

Sehingga, pengawasan ketat mulai dari tingkatan daerah perkotaan sampai level RW atau perkampungan bisa efektif menekan penyebaran Covid-19 yang terus meninggi.

"Kami yakin dengan putusan pemerintah melalui PPKM Darurat ini sampai ke tingkat RW akan mampu menekan laju penyebaran," tambahnya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Kota Tasikmalaya termasuk salahsatu daerah dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli mendatang.

Pemerintah kota setempat pun menilai pembentukan petugas tracing di tingkat Rukun Tetangga (RT) zona merah gagasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sebagai solusi terbaik memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang membludak.

"Rencana pembentukan petugas tracing tingkat RT yang digagas Pak Gubernur tentunya sangat membantu kami tenaga medis. Selama ini kan, petugas tracing tenaga kesehatan sangat kewalahan dengan membludaknya warga terpapar. Ini tentunya akan mempercepat proses penghentian penyebaran," jelas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Asep Hendra, kepada Kompas.com lewat sambungan telepon, Kamis (1/7/2021).

Asep menambahkan, saat pemberlakuan PPKM Darurat menjadi momentum para petugas tracing tingkat RT melakukan tugasnya di wilayah perkampungan.

Hal itu, kata Asep, akan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat menerapkan protokol kesehatan karena di pemukiman sekitarnya akan diketahui siapa saja yang terpapar.

"Kewaspadaan prokes masyarakat di tiap pemukiman akan meningkat, pasien positif tak bergejala akan tertib isoman, sehingga akan menekan laju penyebaran Covid-19, tidak seperti sekarang. Penanganan pasien bergejala pun akan fokus karena informasi kepada masyarakat akan akurat," tambahnya.

Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali yang berlaku mulai 3 sampai 20 Juli 2021.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun tengah berupaya menekan penyebaran Covid-19 yang membludak beberapa pekan terakhir salahsatunya akan segera melakukan lockdown RT zona merah dan membentuk pemburu tracing tingkat RT.

Upaya itu, supaya warga di perkampungan dan zona merah sangat waspada protokol kesehatan dan warga positif Covid-19 yang isolasi mandiri tak seenaknya berkeliaran di wilayah pemukimannya.