Selain UI, Unhas Makassar Disorot karena Rektor Rangkap Jabatan Komisaris Perusahaan Tambang, Ini Penjelasan Kampus

MAKASSAR, KOMPAS.com - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu menjadi sorotan di media sosial (medsos) karena juga menjabat sebagai Komisaris PT Vale Indonesia.

Sorotan terhadap Rektor Unhas ini pun viral di medsos, setelah Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro disoroti rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menanggapi sorotan terhadap Dwia, Humas Unhas Ishaq Rahman angkat bicara.

Ishaq pun membenarkan Dwia sebagai Rektor Unhas dan juga Komisaris PT Vale Indonesia sejak September 2020 lalu.

“Iya benar kan itu sudah diumumkan sejak September tahun 2020 lalu dan sudah diumumkan berdasarkan hasil rapat pemegang saham PT Vale,” kata Ishaq ketika dikonfirmasi, Rabu (30/6/2021).  

Ishaq mempertanyakan aturan yang dilanggar oleh Dwia sebagai Rektor Unhas dan juga menjabat sebagai Komisaris di PT Vale Indonesia.

“Aturan mana yang dilanggar, karena kalau dari sisi aturan yang kami pahami tidak ada yang dilanggar. Mungkin yang dimaksud itu ada status Unhas yang tidak boleh rangkap jabatan, tapi interpretasi dari statuta itu adalah rangkap jabatan struktural yang mempunyai fungsi eksekutif sementara untuk jabatan komisaris itu lebih pada fungsi pengawasan,” jelasnya.  

Ishaq pun mengungkapkan jika rangkap jabatan Dwia sebagai Rektor Unhas dan juga sebagai komisaris PT Vale Indonesia atas persetujuan Majelis Wali Amanat (MWA) Unhas.

“Jadi begini, ini bukan rangkap jabatan kemudian. Tentu saja aktivitas rektor itu atas persetujuan MWA karena sesuai dengan statuta sebagai PTN BH, MWA itu memang mempunyai fungsi untuk menyetujui dan mengawasi aktivitas seperti itu. Jadi selain memperoleh persetujuan dari MWA, juga mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan sebagai atasan pembina langsung,” bebernya.

Ishaq menilai, sorotan terhadap Rektor Unhas dan Rektor UI berbeda.

Perbedaannya pada rangkap jabatan Dwia di PT Vale Indonesia bukan BUMN, sedangkan rangkap jabatan Ari sebagai Komisaris BRI yang merupakan BUMN.

“Iya jadi begini, perbedaannya dengan UI itu kan beliau sebagai komisaris di BUMN. Sementara PT Vale Indonesia kan betul-betul swasta murni meski pemerintah mempunyai saham pada perusahaan tambang nikel di Luwu Timur tersebut,” terangnya.