Bupati Madiun Berikan Kewenangan Camat dan Kades Larang Hajatan, Ini Penyebabnya

“Kepala Desa bisa mengambil keputusan melarang (hajatan) atau tidak. Muspika juga boleh mengambil keputusan (melarang hajatan). Saya berikan kewenangan untuk itu,” ujar Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami kepada Kompas.com, Selasa (22/6/2021) pagi.

Menurut Kaji Mbing, kepala desa dapat berkoordinasi dengan camat dan muspika untuk pelarangan hajatan di wilayah masing-masing.

Hanya saja, pelarangan hajatan disesuaikan dengan kondisi kasus Covid-19 di masing-masing wilayah.

Kaji Mbing memberikan kewenangan kepala desa dan camat untuk melarang warganya menggelar hajatan setelah muncul klaster hajatan dua pekan lalu.

Saat itu ditemukan 103 warga positif Covid-19 usai menghadiri hajatan di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun awal Juni 2021.

Beberapa hari setelah pulang dari hajatan, beberapa warga mengalami gejala batuk pilek disertai badan meriang.

Tak berapa lama kemudian, pemerintah desa melaporkan ke Puskesmas terdekat hingga dilakukan rapid tes antigen.

Hasilnya diketahui 89 warga dinyatakan positif Covid-19. Untuk mencegah penularan yang masif, Kaji Mbing memutuskan 89 warga yang positif Covid-19 dievakuasi untuk dirawat intensif di RSUD Dolopo.

Dari hasil pelacakan tim Satgas Covid-19 Kabupaten Madiun ditemukan fakta sumber penularan klaster hajatan berasal dari seorang pegawai toko yang menghadiri hajatan tersebut.

Untuk diketahui jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Madiun hingga Senin (21/6/2021) mencapai 4.161 orang.

Dari jumlah itu, 187 orang dirawat, dua menjalani isolasi mandiri, 3.721 dinyatakan sembuh dan 251 orang meninggal dunia.