PDI-P Cabut Dukungan Politik ke Bupati Alor, Risma: Saya Tahunya dari Pak Hasto Soal Itu...

Pencabutan dukungan itu merupakan buntut dari video viral yang memperlihatkan Amon memarahi dua staf Kementerian Sosial dan Mensos Tri Rismaharini.

Risma mengaku baru mendapat kabar pencabutan dukungan politik itu dari Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Saya malah tahunya dari Pak Hasto soal pencabutan dukungan itu," kata Risma di Surabaya, Jumat (4/5/2021).

Ia juga tidak mengetahui siapa yang melaporkan aksi Bupati Alor tersebut ke DPP PDI-P.

"Wong videonya viral, semua pasti tahu," ucap Risma.

Risma menegaskan, dirinya tak terlibat dalam pencabutan dukungan politik itu. Biasanya, dukungan politik diurus ketua DPP PDI-Perjuangan bidang politik.

Sementara, Risma merupakan Ketua DPP DPI-Perjuangan bidang kebudayaan.

"Jadi kalau urusan kebudayaan, nanti tanya saya saja," terang Risma berkelakar.

Seperti diberitakan, PDI-P mencabut dukungan politik terhadap Bupati Alor Amon Djobo.

"Surat pencabutan rekomendasi dan dukungan itu dikeluarkan hari ini dan ditandatangani oleh Sekjen PDI Pak Hasto. Surat itu ditujukan kepada kami," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021) malam.

Enny yang merupakan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Alor menjelaskan, terdapat empat poin penting dalam surat tersebut.

Di antaranya PDIP mencabut rekomendasi dari dukungan kepada bupati dan wakil bupati Alor, pasangan Amon Djobo-Imran Duru.

Langkah mencabut dukungan diambil karena bupati bukan kader PDI-P.

Kemudian mencabut surat DPP PDIP Nomor: 3628/IN/DPP/XI/2017, 30 November 2017, perihal rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Alor pada Pilkada Serentak 2017 dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Enny, ada beberapa alasan PDIP mencabut dukungan itu, yakni selama kepemimpinan Amon, ada beberapa tindakan tidak terpuji yang dilakukan Bupati Alor dua periode itu.

Di antaranya, mengusir dua staf Kementerian Sosial dan aparat TNI.