Akan Mediasi Perseteruan Bupati Alor dan Mensos Risma, Gubernur NTT: Tak Mungkin Ibu Menteri Marah pada Adiknya

"Untuk mediasi pastilah, kan Ibu Risma menteri dan seorang ibu, mana ada marah pada adik dan saudaranya. Tidak mungkin beliau marah-marah," kata Viktor saat diwawancarai Kompas.com di Kupang, Kamis (3/6/2021).

Viktor mengaku masih akan melihat dan mempelajari permasalahan tersebut. Dia pun belum bisa menilai persoalan itu, termasuk soal kebijakan dari Menteri Risma yang menyalurkan bantuan presiden kepada masyarakat Alor melalui Ketua DPRD Kabupaten Alor.

"Kita masih lihat, apakah benar di lapangan kita akan cek (soal distribusi bantuan bencana melalui Ketua DPRD Alor)," kata Viktor.

Menurut Viktor, beberapa waktu usai Badai Seroja, pihaknya sibuk bekerja sehingga tentu koordinasi antara beberapa pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah belum berjalan baik.

Dalam kasus ini, Viktor akan melihat dahulu akar persoalan antara Bupati Alor dan Menteri Risma.

"Prinsipnya pasti ada kesalapahaman. Nah, ini yang akan kita duduk sama-sama untuk menyelesaikan," kata Viktor.

"Mungkin Bupati Alor emosi karena dalam situasi bencana, sehingga kita lihat situasi dan kondisi dulu," sambung Viktor.

"Karena itu, kita akan lihat dulu ya," kata Viktor.

Sebelumnya, sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini beredar di grup media sosial.

Dalam video itu, terlihat Amon marah-marah karena persoalan bantuan Kementerian Sosial.

Amon tak terima lantaran bantuan PKH itu diurus oleh DPRD Alor. Amon menuding pihak Kementerian Sosial tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor.

Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Amon mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan tersebut.

Jawaban Risma

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan sebetulnya bukan PKH, melainkan bantuan bencana badai seroja.

"Ta jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," kata Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/6/2021).

Dia menyebutkan, saat itu dia tidak bisa menghubungi siapa pun di jajaran Pemkab Alor.

"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepengin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis. Tapi kita tidak bisa masuk ke pulau itu (Alor). Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma.

Di tengah kondisi tidak jelas itu, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek menawarkan bantuan.

Apalagi, bantuan bencana seharusnya segera diterima masyarakat agar bisa langsung dimanfaatkan.

"Saat itu kemudian adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti'," kata Risma.

Risma langsung menyetujui tawaran tersebut agar bantuan bisa cepat dikirim.

"Ya sudahlah, kemudian disebarkanlah, karena kami tidak bisa (karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Jadi seperti itu," ujar Risma.