21 Alumni SMA di Batu Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Pendiri Sekolah, Terjadi sejak Tahun 2009

Para alumni tersebut mengalami kekerasan seksual saat mereka masih duduk di bangku sekolah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim Andriyanto mengatakan, pihaknya saat ini melindungi para korban.

"Pelapor-pelapor itu sudah kita dampingi melalui pusat pelayanan terpadu yang di Rumah Sakit Bhayangkara. Kebetulan pelaporan adalah alumni," jelas Andriyanto, Rabu (2/6/2021).

Diduga kekerasan seksual terjadi sejak 2009

Kasus tersebut terungkap saat Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut ke Polda Jatim pada Sabtu (29/5/2021).

Saat itu ada tiga korban yang berani buka suara. Menurut Arist, kasus ini berawal saat pihaknya menerima aduan dari salah seorang korban.

Komnas PA kemudian mengumpulkan keterangan dari siswa dan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia.

Korban pun bermunculan. Ada belasan orang yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual JE. Diduga pelecahan terjadi sejak 2009.

Namun, hanya tiga orang korban yang langsung datang dan memberikan keterangan kepada penyidik di kepolisian.

"Kurang lebih 15 orang, yang tiga orang begitu serius persoalannya. Ada kemungkinan korban-korban baru karena ini tidak pernah terbuka dan tidak ketahuan," ujar dia.

JE diduga melakukan perbuatan tidak terpuji itu bukan hanya kepada siswa yang masih bersekolah.

Namun, hal itu juga dilakukan kepada para alumni yang sudah lulus sekolah.

"Ini menyedihkan, sekolah yang dibanggakan Kota Batu dan Jatim ternyata menyimpan kejahatan yang mencederai dan menghambat anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik," ucap Arist.

Berdasarkan keterangan para korban, kata Arist, kekerasan seksual yang dilakukan oleh JE sering kali terjadi atau dilakukan di sekolah.

"Ini dilakukan di lokasi di mana anak itu dididik yang seyogianya menjadi entrepreneur dan berkarakter, tetapi karena perilaku si pengelola ini mengakibatkan si anak berada dalam situasi yang sangat menyedihkan," ujar Arist.

Bahkan, kekerasan seksual ini juga diduga dilakukan oleh JE ketika ia dan murid-muridnya sedang berkunjung ke luar negeri.

Sekolah tersebut memang banyak memiliki program kunjungan lantaran salah satu keunggulannya adalah pendidikan kewirausahaan.

Kuasa hukum JE dari Kantor Hukum Recky Bernadus and Partners, Recky Bernadus Surupandy, meminta pihak kepolisian untuk membuktikan laporan itu.

Menurutnya, laporan yang dilayangkan ke Polda Jawa Timur oleh korban yang didampingi oleh Komnas PA belum memiliki bukti yang cukup sesuai dengan KUHAP.

"Pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP," katanya melalui rilis yang diterima Kompas.com, Senin (31/5/2021).

"Maka, dengan ini kami selaku kuasa hukum menyatakan bahwa laporan tersebut belum terbukti dan akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala SMA Selamat Pagi Indonesia, Risna Amalia. Ia mengatakan, sejak berdiri tahun 2007, ia tak pernah menerima laporan kekerasan seksual di sekolah.

"Karena sesungguhnya yang diberitakan sama sekali tidak benar. Saya di sini sejak sekolah ini berdiri 2007. Bahkan saya menjadi kepala sekolah dan ibu asrama sampai saat ini. Tidak pernah terjadi kejadian-kejadian seperti yang disampaikan. Sama sekali tidak ada," katanya.

Pemberian beban kerja pada siswa ini juga telah telah dilaporkan ke Polda Jatim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB Hikmah Bafaqih mengatakan masih akan mengkaji dugaan eksploitasi ekonomi tersebut.

Sebab, menurutnya, skema yang dilakukan oleh SMA SPI masih tergolong baru baginya.

SMA tersebut memberikan pendidikan gratis namun juga memberikan beban kerja.

Banyak alumni yang masih berada di sekolah tersebut untuk mengelola unit usaha. Salah satunya adalah hotel yang ada di dalam kompleks sekolah tersebut.

"Ini baru bagi kami, sekolah dengan model seperti ini baru bagi kami. Kita harus melakukan telaah dan menstandartkan, kira-kira sekolah dengan model seperti ini boleh memberikan beban kerja seperti apa agar tidak masuk ke bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak," katanya.

Berdasarkan hasil kunjungannya, Hikmah mengatakan, saat ini asrama sekolah itu dihuni oleh sekitar 200 orang.

Sebanyak 80 orang merupakan siswa dan sisanya merupakan alumni yang mengelola unit usaha di kompleks sekolah tersebut.

Siswa yang tinggal di asrama tersisa 80 orang karena sebagian besar menjalani pembelajaran daring akibat pandemi.

Karena ada pola kerja itu, Hikmah meminta Dinas Tenaga Kerja juga hadir ke sekolah untuk memastikan apakah benar ada dugaan eksploitasi ekonomi di sekolah tersebut.

"Itu kenapa Dinas Tenaga Kerja harus hadir juga. Kita tidak ingin kemudian ada stereotip yang salah. Kemendikbud sudah menetapkan sekolah ini sebagai sekolah penggerak. Sudah benar tidak penetapan itu, kan harus koordinasi," jelasnya.

Ia menyebut konsep pembangunan sekolah cukup bagus, yakni memberikan pendidikan gratis untuk anak dari keluarga yang tidak mampu dengan menggandeng donatur.

"Perlu ada skema penyelamatan agar sekolahnya terselamatkan dan anak-anak belajar dengan tenang," katanya.

Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko terkait dengan penyelamatan sekolah tersebut.

"Kita sudah meminta ibu wali kota untuk berkomunikasi dengan para pengelola lain selain tersangka untuk memikirkan masa depan dari sekolah ini. Karena sekolah ini dikelola dengan biaya tidak murah," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengaku masih menelusuri kebenaran dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI).

Dewanti mengaku masih belum bisa menemui kedua belah pihak, yakni pihak sekolah dan pihak korban yang melapor.

"Kami masih mencari tahu sejauh kebenarannya. Karena kami masih belum ketemu langsung, baik dengan korban maupun pihak sekolah," kata Dewanti usai melaksanakan kegiatan kedinasan di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (31/5/2021).

Dewanti berharap kasus yang menimpa lingkungan pendidikan itu segera selesai.

"Sehingga, saya belum bisa berkomentar apa-apa selain berdoa agar masalah ini cepat selesai," ujar dia.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Andi Hartik, Ghinan Salman | Editor : Dheri Agriesta, Dony Aprian, Pythag Kurniati, Robertus Belarminus)